Breaking News
Legislasi

DPD RI Sampaikan Pandangan Terkait RUU Wawasan Nusantara

×

DPD RI Sampaikan Pandangan Terkait RUU Wawasan Nusantara

Sebarkan artikel ini

ruu wawasan nusantaraJAKARTA – Panitia Perancang Undang – Undang (PPUU) DPD RI  memberikan pandangannya terkait RUU Wawasan Nusantara dalam rapat konsultasi Pansus RUU Wawasan Nusantara DPR RI, di Ruang Rapat KK I Gedung Nusantara, Komplek Parlemen Senayan, Kamis (25/08).

Ketua PPUU M. Afnan Hadikusumo, menyampaikan bahwa terdapat beberapa hal yang mendasari usulan RUU Wawasan Nusantara yang menjadi usul inisiatif DPD RI.

“Beberapa hal yang mendasari usulan RUU Wawasan Nusantara terutama berkaitan dengan persoalan ketatanegaraan, sosial, politik dan kebudayaan, dimana negara kita yang sangat heterogen ini rentan terhadap disintegrasi bangsa yang sudah terbukti,” ujarnya.

Lebih lanjut pada pemaparannya Afnan juga mengemukakan bahwa salah satu latar belakang dari konsepsi RUU tentang Wawasan Nusantara ini ialah belum adanya instrumen hukum yang dapat menjamin terlaksananya konsepsi wawasan nusantara.

“Saat ini, instrumen hukum yang dapat menjamin terlaksananya konsepsi Wawasan Nusantara semakin tidak jelas, pada akhirnya implementasi dari Wawasan Nusantara tidak lagi memiliki kekuatan hukum. Hal inilah yang kemudian menjadi salah satu pemicu bagi DPD untuk mempertegas pelaksanaan nilai-nilai kebangsaan agar dapat dimuat secara komprehensif,” tutur Senator Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut.

Sementara itu Wakil Ketua Pansus RUU Wawasan Nusantara DPR RI, Agun Gunandjar Sudarsa menyatakan apresiasinya terhadap DPD RI. Ia berharap DPD dan DPR dapat terus bersama-sama mengawal proses pembentukan RUU ini.

Menurut Agun masih terdapat sejumlah persoalan yang harus lebih didalami dalam RUU Wawasan Nusantara ini. “Beberapa hal yang menurut saya masih harus didalami dalam RUU ini seperti kedudukan Bawasantara (Badan Wawasan Nusantara) dan fungsi regulasi yang masih harus diperkuat,” jelasnya.

Senada dengan Agun, Ketua Pansus RUU Wawasan Nusantara, Daryatmo Mardiyanto menyampaikan harapannya agar RUU ini dapat segera disahkan menjadi UU.

“Kedepan RUU Wawasan Nusantara ini diharapkan akan menjadi paradigma suatu bangsa dalam menata dan mewujudkan cita-cita nasional dan menjadi payung hukum dalam menjaga kesatuan NKRI pasca amandemen,” pungkasnya. (chan)

Komentar