JAKARTA— Merasa pernah tertipu, Ketua Ad-Hoc Reformasi PSSI, Agum Gumelar tidak bersedia melakukan komunikasi dengan induk organisasi sepakbola dunia (FIFA-red) sebelum ada jaminan tertulis dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) terkait pencabutan pembekuan PSSI.
Hal tersebut disampaikan mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Danjen Kopassus) tersebut di sela-sela syukuran Hari Ulang Tahun (HUT) PSSI ke-86 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Selasa (19/4).
“Saya tidak ingin terkecoh lagi. Saya hanya akan berangkat dan bertemu dengan pengurus FIFA jika ada jaminan surat tertulis pembekuan PSSI dicabut. Saya sudah tiga kali tertipu tentang masalah ini,” kata pria yang juga Ketua Dewan Kehormatan PSSI tersebut.
Dari informasi yang diperoleh, Agum Gumelar akan menjadi wakil Indonesia untuk melakukan pertemuan dengan FIFA. Selain mantan menteri perhubungan ini, Ketua Komite Olahraga Indonesia (KOI), Erick Thohir juga ikut bertemu dengan pengurus FIFA. Sedangkan pertemuan tersebut dijadwalkan 25 April nanti.
Mantan Menteri Perhubungan tersebut mengaku, selama ini pihaknya terus berusaha untuk menyelesaikan permasalahan sepak bola nasional. Bahkan, mantan Menteri Perhubungan itu juga sudah melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo dua kali, salah satunya bersama dengan Menpora, Imam Nahrawi.
Dari pertemuan tersebut, kata dia, sebenarnya sudah ada titik temu pencabutan pembekuan PSSI. Hanya saja, hasil pertemuan itu belum direalisasikan dan bahkan memicu polemik baru yang hingga saat ini belum terselesaikan dengan baik.
“Sampai saat ini pencabutan pembekuan belum dilakukan. Sudah satu tahun. Banyak yang dirugikan dari kondisi seperti ini,” kata pria yang mantan Ketua Umum PSSI itu.
Permasalahan pembekuan PSSI ini sebenarnya sudah masuk ranah hukum. Federasi sepak bola Indonesia menggugat ke PTUN dan menang. Bahkan, pada tingkatan kasasi di Mahkamah Agung ini juga dimenangkan oleh lembaga yang dipimpin La Nyalla Mattalitti tersebut.
Hanya saja, keputusan kasasi ini tidak dijalankan pihak Kemenpora yang dipimpin politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut. Pihaknya berharap, putusan Mahkamah Agung (MA) tersebut segera dijalankan demi bergeliatnya lagi persepakbolaan nasional yang dalam satu tahun terakhir vakum.
Membina olahraga termasuk sepakbola tidak cukup dengan hanya menggelar turnamen tetapi harus melalui pembinaan bertingkat dan berkesinambungan dalam jangka panjang.
“Turnamen hanya diikuti tim elite. Persib lagi, Persija lagi atau Arema. Seharusnya semua harus berjalan termasuk pembinaan. Begitu juga dengan program untuk wasit ataupun pelatih yang juga terkena imbas,” demikian Agum Gumelar. (art)
