JAKARTA– Anak buah Megawati Soekarnoputri di DPR RI, Effendi Simbolon menyayangkan sikap pemerintah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang berniat menyerahkan sejumlah uang untuk menembus 10 Warga Negara Indonesia (WNI) yang di sandera kelompok Abu Sayyaf dibagian selatan Philipina sejak beberapa waktu.
Menurut anggota Komisi I DPR RI tersebut, awalnya upaya yang dilakukan pemerintah sudah cukup intens. “Hanya saja, opsi yang ditawarkan pemerintah tentang negosiasi pembebasan sandera dengan uang tebusan, membuat kita menjadi bertanya-tanya, dan prihatin,” kata wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jakarta III yang meliputi Jakarta Barat, Utara dan Kepulauan Seribu tersebut, Rabu (6/4/).
Dari sisi DPR RI, kata politisi senior partai berlambang Banteng Moncong Putih ini, tentu prihatin dengan kejadian tersebut, apalagi saat pejabat teras pemerintah menyatakan penyelesaian penyanderaan melalui pembayaran uang tebusan ditambah uang tebusan itu dibayarkan oleh perusahaan tempat WNI bekerja.
“Pemerintah tidak seharusnya melepaskan masalah tersebut ke perusahaan 10 WNI tersebut bekerja. Karena tidak seharusnya perusahaan itu dilepaskan untuk berhubungan langsung dengan teroris. Bila itu dilakukan, ini akan menimbulkan tanda tanya terhadap bangsa, apakah ini yang disebut negara hadir di tengah warga yang mengalami masalah,” kata Effendi.
Dikatakan, Indonesia negara berdaulat. Jadi. untuk melepaskan sandera tidak perlu dengan cara membayar tebusan. Menurutnya, TNI mampu membebaskan para sandera. TNI baik angkatan darat, laut maupun udara memiliki kemampuan (bebaskan sandera-red). Kalau mereka dilibatkan akan menaikkan moralitas kita Indonesia.
“Pejabat kita jangan katakan uang tebusan diserahkan ke pengusaha. Kalau gitu tidak perlu ada negara, tidak perlu ada TNI. TNI jangan tugasnya menjemput saja, kalau menjemput itu PMI saja. Nanti negara kita masuk kategori yang nego dengan teroris.”
Seperti diketahui, Kelompok teroris Abu Sayyaf menyandera 10 WNI yang bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK) pengangkut batu bara di wilayah perairan Sulawesi Utara. Mereka dibajak setelah kapal dengan nama lambung Brama dan berbendera Indonesia diserang. Sampai berita ini diturunkan, ke-10 WNI itu masih menjadi sandera kelompok radikal tersebut. (art)
JAKARTA– Anak buah Megawati Soekarnoputri di DPR RI, Effendi Simbolon menyayangkan sikap pemerintah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang berniat menyerahkan sejumlah uang untuk menembus 10 Warga Negara Indonesia (WNI) yang di sandera kelompok Abu Sayyaf dibagian selatan Philipina sejak beberapa waktu.
Menurut anggota Komisi I DPR RI tersebut, awalnya upaya yang dilakukan pemerintah sudah cukup intens. “Hanya saja, opsi yang ditawarkan pemerintah tentang negosiasi pembebasan sandera dengan uang tebusan, membuat kita menjadi bertanya-tanya, dan prihatin,” kata wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jakarta III yang meliputi Jakarta Barat, Utara dan Kepulauan Seribu tersebut, Rabu (6/4/).
Dari sisi DPR RI, kata politisi senior partai berlambang Banteng Moncong Putih ini, tentu prihatin dengan kejadian tersebut, apalagi saat pejabat teras pemerintah menyatakan penyelesaian penyanderaan melalui pembayaran uang tebusan ditambah uang tebusan itu dibayarkan oleh perusahaan tempat WNI bekerja.
“Pemerintah tidak seharusnya melepaskan masalah tersebut ke perusahaan 10 WNI tersebut bekerja. Karena tidak seharusnya perusahaan itu dilepaskan untuk berhubungan langsung dengan teroris. Bila itu dilakukan, ini akan menimbulkan tanda tanya terhadap bangsa, apakah ini yang disebut negara hadir di tengah warga yang mengalami masalah,” kata Effendi.
Dikatakan, Indonesia negara berdaulat. Jadi. untuk melepaskan sandera tidak perlu dengan cara membayar tebusan. Menurutnya, TNI mampu membebaskan para sandera. TNI baik angkatan darat, laut maupun udara memiliki kemampuan (bebaskan sandera-red). Kalau mereka dilibatkan akan menaikkan moralitas kita Indonesia.
“Pejabat kita jangan katakan uang tebusan diserahkan ke pengusaha. Kalau gitu tidak perlu ada negara, tidak perlu ada TNI. TNI jangan tugasnya menjemput saja, kalau menjemput itu PMI saja. Nanti negara kita masuk kategori yang nego dengan teroris.”
Seperti diketahui, Kelompok teroris Abu Sayyaf menyandera 10 WNI yang bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK) pengangkut batu bara di wilayah perairan Sulawesi Utara. Mereka dibajak setelah kapal dengan nama lambung Brama dan berbendera Indonesia diserang. Sampai berita ini diturunkan, ke-10 WNI itu masih menjadi sandera kelompok radikal tersebut. (art)
JAKARTA– Anak buah Megawati Soekarnoputri di DPR RI, Effendi Simbolon menyayangkan sikap pemerintah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang berniat menyerahkan sejumlah uang untuk menembus 10 Warga Negara Indonesia (WNI) yang di sandera kelompok Abu Sayyaf dibagian selatan Philipina sejak beberapa waktu.
Menurut anggota Komisi I DPR RI tersebut, awalnya upaya yang dilakukan pemerintah sudah cukup intens. “Hanya saja, opsi yang ditawarkan pemerintah tentang negosiasi pembebasan sandera dengan uang tebusan, membuat kita menjadi bertanya-tanya, dan prihatin,” kata wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jakarta III yang meliputi Jakarta Barat, Utara dan Kepulauan Seribu tersebut, Rabu (6/4/).
Dari sisi DPR RI, kata politisi senior partai berlambang Banteng Moncong Putih ini, tentu prihatin dengan kejadian tersebut, apalagi saat pejabat teras pemerintah menyatakan penyelesaian penyanderaan melalui pembayaran uang tebusan ditambah uang tebusan itu dibayarkan oleh perusahaan tempat WNI bekerja.
“Pemerintah tidak seharusnya melepaskan masalah tersebut ke perusahaan 10 WNI tersebut bekerja. Karena tidak seharusnya perusahaan itu dilepaskan untuk berhubungan langsung dengan teroris. Bila itu dilakukan, ini akan menimbulkan tanda tanya terhadap bangsa, apakah ini yang disebut negara hadir di tengah warga yang mengalami masalah,” kata Effendi.
Dikatakan, Indonesia negara berdaulat. Jadi. untuk melepaskan sandera tidak perlu dengan cara membayar tebusan. Menurutnya, TNI mampu membebaskan para sandera. TNI baik angkatan darat, laut maupun udara memiliki kemampuan (bebaskan sandera-red). Kalau mereka dilibatkan akan menaikkan moralitas kita Indonesia.
“Pejabat kita jangan katakan uang tebusan diserahkan ke pengusaha. Kalau gitu tidak perlu ada negara, tidak perlu ada TNI. TNI jangan tugasnya menjemput saja, kalau menjemput itu PMI saja. Nanti negara kita masuk kategori yang nego dengan teroris.”
Seperti diketahui, Kelompok teroris Abu Sayyaf menyandera 10 WNI yang bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK) pengangkut batu bara di wilayah perairan Sulawesi Utara. Mereka dibajak setelah kapal dengan nama lambung Brama dan berbendera Indonesia diserang. Sampai berita ini diturunkan, ke-10 WNI itu masih menjadi sandera kelompok radikal tersebut. (art)
