JAKARTA– Konflik Sunni-Syiah di dunia termasuk di Timur Tengah telah menjadi awal terobek-robeknya kaum Muslimin bahkan penyebab terobek-robeknya sebuah negara.
Hal ini harus diwaspadai anak bangsa sehingga tidak menjadi ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Soalnya, potensi konflik semacam itu juga ada di Indonesia khususnya di daerah Jawa Timur seperti Bangil, Bondowoso dan Madura.
Itu semua diingatkan angota Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres), KH Hasyim Muzadi dalam keterangan tertulisnya, kemarin. “Kita ikut merasakan bagaimana sakit hati kaum Sunni ketika kaum Syiah menghujat Sayyidina Abu Bakar Assiddiq, Sayyidina Umar bin Khottob, Sayyidina Usman bin Affan, Sayyidah Aisyah dan Sayyidah Hafsoh. Bahkan kaum Syiah sampai mengkafirkan beliau-beliau yang sangat dihormati di kalangan Sunni. Tapi, kaum Sunni mampu menahan diri dan selalu bergandengan dengan aparat negara,” kata mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PB NU) ini.
Hasyim yang juga Sekretaris Jenderal International Conference of Islamic Scholars (ICIS) itu lebih jauh mengatakan, ada kelompok Syiah yang tidak menghujat para Sahabat Nabi seperti kelomlpok Jafariyah dan Zaidiyah. Namun, jumlah mereka itu sangat kecil.
“Ketegangan sosial yang diakibatkan oleh hujatan apabila bersinggungan dengan politik kekuasaan akan terjadi kristalisasi kekuatan antarkeduanya kemudian tahap selanjutnya akan terjadi konflik terbuka.”
Dikatakan, proses menuju konflik terbuka ini dimanfaatkan banyak kaum islamophobia (musuh Islam dunia) yang diam-diam memperparah konflik untuk melakukan devide et impera (pemecahbelahan) mempersiapkan intervensi pemikiran/militer asing baik blok timur maupun barat atas dalih keamanan dunia.
“Inilah yang terjadi di Syuriah sekarang. Kalau sudah sampai tahap ini, sudah tidak lagi kelihatan Sunni-Syiahnya, yang ada hanya penderitaan dan kehancuran kaum Muslimin dan negara Islam,” kata Hasyim.
“Kenyataan pahit inilah yang mendorong berbagai negara Sunni melarang pengembangan Syiah melalui undang-undang seperti Sudan, Malaysia, Brunei, apalagi Arab Saudi yang memang musuh bebuyutan Syiah.
“Sedangkan di Indonesia semua berdasarkan HAM, tidak peduli apakah HAM menuju persatuan atau cerai berai, bahkan kehancuran Indonesia. Akibatnya, Polri akan kehabisan langkah menghadapi konflik sosial ideologis seperti ini karena tidak adanya payung hukum yang melindungi polisi.”
Khusus potensi konflik di Jawa Timur, kata Hasyim, tidak menutup kemungkinan dalam hitungan waktu bisa saja terus menjalar ke Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, Jakarta, dan Sumatera Utara, kalau tidak ada formula utuh kenegaraan dan sosial masyarakat untuk penyelesaiannya.
“Harusnya PBNU segera turun ke Jatim menyelesaikan masalah sangat rawan ini karena menyangkut keselamatan warga Nahdliyin, umat Islam, dan negara,” demikian pengasuh Pondok Pesantren Al Hikam Malang dan Depok itu. (art)
