JAKARTA– Wakil Ketua DPR RI, Agus Hermanto mempertanyakan penolakan anggota Fraksi Gerindra, Edhy Prabowo atas pembangunan gedung baru DPR RI yang sudah dianggarkan Rp 740 miliar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016.
“APBN 2016 sudah digetok di Paripurna. Memang ada yang menolak. Namun, itu dengan catatan. Jadi, penolakan Edhy Prabowo tersebut belum tentu atas nama fraksi. Tetapi, setahu saya saat diketok, tidak ada catatan itu (penolakan -red),” kata anggota dewan pembina Partai Demokrat (PD) ini, Rabu (4/11).
Menurut Agus, penolakan RAPBN 2016 hanya soal Penyertaan Modal Negara (PMN) yang ditunda dibahas hingga APBN Perubahan. Tidak ada catatan penolakan soal pembangunan proyek DPR.
Sementara itu, penataan parlemen itu bukan hanya pembangunan gedung baru, tapi pembangunan alun-alun demokrasi dengan anggaran Rp 2,08 triliun. Saat ini tinggal realisasi setelah anggaran pertama Rp 740 miliar diketok paripurna.
“Ini yang kerjakan konsultan perencanaan. Nanti konsultan itu yang menjelaskan, mensosialisasikan sehingga semuanya berjalan transparan,” wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah tersebut.
Sebelumnya, Fraksi Gerindra melalui Edhy Prabowo mengaku kecolongan dengan adanya anggaran pembangunan gedung DPR pada RAPBN 2016.
“Saya menyikapi terhadap anggaran untuk DPR RI yang disinyalir ada anggaran masuk Rp 700 miliar untuk pembangunan gedung. Kami (Gerindra) minta dikembalikan untuk keperluan yang lebih penting,” ucap Edhy Prabowo di paripurna DPR, Jumat (30/10).
Seperti diberitakan mulanya DPR memiliki tujuh proyek pembangunan dengan nilai total Rp 2,7 triliun. Namun, belakangan proyek itu diubah dan kini tinggal tiga proyek dengan nilai Rp 2,08 triliun. Proyek-proyek itu didanai oleh APBN dengan mekanisme tahun jamak, yaitu APBN tahun 2016, 2017 dan 2018.
(art)
