JAKARTA– Garis-garis Besar Haluan Negara harus dihidupkan kembali agar arah pembangunan ekonomi Indonesia menjadi jelas seperti yang dilakukan pada masa Orde Baru.
Itu ditegaskan Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup 1983-1993, Prof DR Emil Salimpada seminar Institute Peradaban di Jakarta, kemarin. “Arah pembangunan harus jelas, harus ada kontinuitas atau fungsi yang berkelanjutan pada setiap periode kepemimpinan. Ini penting sebagai pegangan,” kata Emil Salim.
Setiap pembangunan harus bekelanjutan terutama menyangkut infrastruktur dalam skala nasional. Tidak gonta-ganti atau tidak searah seperti yang dilakukan pada era reformasi ini.
“Pemimpin sebelumnya tidak fokus pada infrastruktur, tapi serius di hal lain, sekarang infrastruktur misi dari pemimpin, nanti mau bagaimana lagi kalau tidak dilanjutkan? kan perlu arah yang pasti.”
Untuk mencapai sasaran jangka panjang suatu negara, urutan kepentingan harus diprioritaskan. “Jangan asal bangun, contohnya langsung bangun kereta ini itu, yang pertama di Indonesia jarak jauh dan waktu tempuh yang singkat, ini kurang bagus, bukan dengan ad hoc tapi harus sistematis, analoginya saya mau ke tujuan sana, untuk itu saya lakukan ini begitu seharusnya sistem.”
GBHN yang saya maksud, kata ekonom ini, bukanlah dari masa Orde Baru, tapi kita menghadapi masa depan, kita mau Indonesia yang bagaimana? “Tinggal pegang saja mukadimah UUD 1945, bukan pendapat pribadi atau kelompok, ini tentang kepentingan bangsa serta negara,” kata Emil.
Dia setuju dengan arah pembangunan pemerintahan saat ini, yaitu pembangunan infrastruktur. “Arah pembangunan sudah tepat, infrastruktur, pertanian, jalan tol, tol laut, irigasi semua itu bagus, hanya saja secara kebetulan presiden sedang menghadapi anjloknya pengaruh perekonomian Amerika, di mana akibatnya perekonomian Indonesia turut anjlok dari akibat yang di sana,” demikian Emil Salim. (art)
