JAKARTA– Kubu Koalisi Merah Putih (KMP) minta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghapus pos-pos yang tidak jelas dalam Rancangan Anggaran Pendapat dan Belanja Negara (APBN) 2016 yang diajukan pemerintah.
“Bila Presiden Jokowi tidak menghapus anggaran-anggaran yang tidak jelas peruntukannya tersebut, KMP tidak bakal meloloskan RAPBN yang diajukan pemerintah tersebut,” kata Sekretaris Koordinator KMP, Fahri Hamzah, Kamis (29/10) menanggapi RAPBN yang bakal disahkan DPR RI dalam Sidang Paripurna nanti.
Wakil Ketua DPR RI tersebut menilai, dalam RAPBN 2016 dari pemerintah, ada yang tidak jelas peruntukkannya. Selain itu, ada juga yang sampai saat ini belum clear misalnya laporan Dirjen Pajak tentang pendapatan negara selama setahun ini. Jadi tolong itu dibikin clear dulu sebenarnya uang di kantong kita ini berapa,” kata politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Kalau kita belum tahu berapa pemasukan ke kas negara, lanjut wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Nusa Tenggara Barat (NTB) ini, bagaimana kita bisa menganggarkannya. “Bagaimana pula kalau uangnya tidak ada. Ini kan bisa merusak perekonomian Indonesia,” jelas Fahri Hamzah.
Dalam kondisi perekonomian sulit seperti sekarang ini, jelas Fahri, bisa-bisa rakyat yang menanggung beban. “Dan ini sudah mulai ada gejala yang akan dibebankan kepada rakyat. Itu subsidi listrik mau dicabut, subsidi BBM sudah dicabut. Dan, apa lagi yang dibenakan kepada rakyat nanti,” kata dia.
Menurut Fahri, jika pemerintah membuat anggaran haruslah didasari pemasukan tahun sebelumnya. Sementara sampai kini pemasukan dari tahun lalu belum dilaporkan tuntas.
Dalam bulan Dirjen Pajak untuk Agustus lalu, pendapatan pajak baru sekitar Rp1.500 triliun atau sekitar 46 persen. Jadi, uangnya belum clear.
Menurut dia, uang belum clear tapi ada alokasi yang tak dijanjikan di kampanye masuk daftar anggaran. Misalnya alokasi Rp 80 triliun untuk penyertaan modal BUMN.
“Yang dijanjikan saja tidak dipenuhi misalnya dana desa. Berdasarkan UU Nomor 6 tahun 2014 kan ada aturan negara akan mengembangkan otonomi tingkat tiga dengan mengalokasikan dana kepada desa. Waktu itu Pak Jokowi menjanjikan Rp 1,4 miliar satu desa. Sekarang baru dialokasikan Rp 500 juta. Kenapa tidak ditambah untuk itu saja guna pembangunan infrastruktur desa supaya bertambah cepat,” ketus Fahri.
Alokasi untuk BUMN, menurut Fahri tidak perlu ditambah sebesar itu. Karena selama ini ada anggaran Rp 43 triliun juga tidak optimal. “Belum tentu juga balik karena BUMN juga lagi turun performanya. Jadi yang begini ini menyebabkan RAPBN 2016 banyak catatan begitu loh, dan karena ini akibatnya kepada rakyat maka KMP menolak pos yang tidak jelas itu,” demikian Fahri Hamzah. (art)
