JAKARTA – Pemerintah Indonesia termasuk para penegak hukum di negeri ini tidak berdaya menghadapi mafia pembakar hutan. Buktinya pembakaran hutan terjadi hampir setiap musim kemarau dan itu sudah berlangsung sejak 17 tahun silam.
Pembakaran hutan ini, kata mantan Menteri Keuangan, Fuad Bawazier telah mengganggu kesehatan masyarakat setempat termasuk negeri tetangga seperti Malaysia dan Singapura. “Sebenarnya, urusan tersebut sederhana dan tidak sulit untuk dicegah asalkan pemerintah dan aparat penegak hukum ‘berani’ melawan mafia hutan,” kata Fuad, Senin (21/9).
Menurut menteri pada kabinet Orde Baru ini, bila pemerintah benar-benar serius untuk mencegah pembakaran hutan, tinggal buat aturan dan jalankan aturan tersebut seperti lahan yang sengaja dibakar oleh mafia hutan diambil alih pemerintah. “Buat aturannya, bila perlu Perppu. Bila itu dilakukan, saya yakin tidak ada lagi hutan terbakar seperti beberapa tahun belakangan ini.”
Fuad yakin kebakaran hutan yang terjadi beberapa tahun belakangan akibat dibakar oleh para pengusaha. Bila peraturan itu diterapkan dengan konsekuen, tidak bakal ada lagi kebarakan hutan seperti sekarang.
Menurut dia, pemerintah tidak sungguh-sungguh menindak para pelaku pembakaran hutan. Pemerintah berpura-pura tegas untuk memberantas mafia pembakar hutan. Bahkan ikut mengerahkan ribuan apar penegak hukum sekaligus mengancam menindak tegas pembakar Hutan seperti mencabut izin usaha mereka.
Statemen pemerintah, lanjut Fuad, bersaya dan hanya untuk konsumsi publik. “Saya menangkap pernyataan dan langkah pemerintah itu hanya pura-pura, sebab sebenarnya takut atau merasa “tiddk enak” terhadap mafia hutan.
Menurut dia, asap akibat kebarakan hutan kali ini sudah memenuhi kondisi kegentingan yang memaksa pemerintah untuk menerbitkan Perpu.
Lebih jauh dikatakan, ada yang menduga bahwa ‘kebancian pemertintah’ tidak terlepas karena keterlibatan dan kepentingan oknum pejabat atau mantan pejabat. Tanpa ketegasan pemerintah menanggulangi masalah ini bakal membuat kepercayaan kepada Jokowi-JK semakin meluas dan parah.
Akibatnya paket kebijakan ekonomi Jokowi tidak direspon positip oleh pasar akibat mereka sudah tidak percaya kepada keseriusan dan komitmen pemerintah. “Tidak satu kata lagi perkataan dengan perbuatan,” demikian Fuad Bawazier. (art)
