JAKARTA– Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon membantah ada fee dalam pertemuan pimpinan DPR RI dengan pengusaha terkenal AS, Donald Trump beberapa waktu lalu.
“Tidak ada fee dalam pertemuan itu. Kami murni membicarakan investasi untuk kepentingan Indonesia. Donald Trump ingin berinvitasi di Bogor dan daerah lainnya di Indonesia, ” kata Fadli Zon didampingi Ketua DPR RI, Setyo Novanto, Ketua BURT DPR RI, Roem Kono dan anggota Fraksi Partai Golkar, Robert Kardinal., Senin (14/9).
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini mengaku bahwa rombongan yang ikut ke AS ada yang membawa keluarga. Namun, para keluarga itu tidak menggunakan anggaran negara. “Kami ke sana menghadiri sidang parlemen dunia (IPU) 31 Agustus – 4 September 2015. Di luar itu menggunakan biaya sendiri termasuk keluarga yang ikut rombongan.”
Tentang dukungan kepada Donald Trump, Fadli menyebutkan, dalam pertemuan itu tidak ada dukung mendukung. Proses pemilui AS dilakukan Februari 2016. April tahun yang sama baru nominasi pencalonan, pada Agustus mulai dilakukan perdebatan, dan Desember 2016 digelar pemilu AS.
“Jadi, kita melihat Donald Trumph itu sebagai pengusaha yang akan berinvestasi di Indonesia, masak kita tolak. Presiden Jokowi sendiri kemana-mana justru mendukung investasi itu.”
Menyinggung keterlibatan Hary Tanoe (MNC Group) dalam pertemuan dengan Donald Trumph, Fadli Zon mengakui ada benarnya jika Hary Tanoe membantu komunikasi dengan Donald Trumph, di luar agenda sidang IPU, untuk mendukung berinvestasi di Indonesia. Itu pun tanpa melalui surat-menyurat dan tidak direncanakan.
Kebetulan sidang IPU dan ada waktu, maka kita silaturrahmi dengan Donald Trump. Ketika itu pula sudah siap menggelar konpres dengan pendukung dan karyawannya, sehingga kita tidak terpaksa ikut konpres,” tambahnya.
Mengenai Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang memproses dugaan pelanggaran etika yang dilakukan Fadli dan Setyo Novanto, wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat itu mengatakan, mereka mengapresiasi MKD. Lembaga ini harus dihormati untuk mengklarifikasi kesimpang-siuran informasi dalam pertemuan dengan Donald Trumph tersebut.
“Bahwa yang berangkat hanya belasan orang, bukan 67 orang. Keluarga yang ikut pun biaya sendiri, bukan APBN. Mereka antara lain Setya Novanto, Fadli Zon, Roem Kono, Nurhayati Ali Assegaf (Demokrat), Aziz Syamsuddin, Satya Widya Yudha, Robert Kardinal (Golkar), Jualiari P. Batubara (PDIP), staf ahli, dan lain-lain.
Untuk biaya, kata Roem Kono, malah DPR nombok karena dalam anggaran APBN dollar AS ditetapkan Rp 11.000,- sedangkan saat ini mencapai Rp 14.000,-. Yang penting menurut Fadli Zon, seluruh biaya ke AS tersebut diaudit oleh BPK. Sama halnya dengan pemerintah ke luar negeri juga beserta rombongan yang lebih besar. “Kenapa DPR RI saja yang dikritik?” tanya Wakil Ketua Umum DPP Gerindra itu. (art)
