JAKARTA, Anggota Komisi XI DPR RI, Maruarar Sirait mendesak pemerintah diibawah pimpinan Joko Widodo- Jusuf Kalla (Jokowi-JK) segera mereformasi birokrasi.
Soalnya, kata putra politikus senior Sabam Sirait itu pada acara dialetika demokrasi bertema ‘Menguji Efektifitas Paket Kebijakan Ekonomi Pemerintahan Jokowi’ , Kamis (10/9), birokrasi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi nasional.
Saat ini Indonesia berada diambang krisis. Indikasinya, tidak hanya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS semakin lemah. Namun, juga karena ekonomi rakyat semakin sulit.
Maruar yang akrab dengan panggilan Ara itu mencontohkan birokrasi yang menghambat ekonomi seperti dana desa yang sudah dikucurkan Menkeu 80 persen dari Rp 20,7 triliun atau Rp 16,8 triliun. Dana itu sudah ditransfer ke Kabupaten. Namun, yang terealisir baru 15 ribuan desa dari 74 ribuan desa di seluruh Indonesia.
Akar masalahnya adalah birokrasi. Karena itu, aturan yang ada harus disingkronkan sehingga kepala desa tidak menghadapi masalah hukum dalam menerima dana desa itu. “Harus ada kepastian hukum, dan juga pentingnya rekonsiliasi nasional dalam meningkatkan pajak sebagai salah satu penggerak pembangunan,” tegas dia.
Rencana pembangunan listrik 35.000 MW, kata wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Baray ini, sebelum menjalankan program itu, PLN harus direformasi besar-besaran sehingga PLN siap kerja, bebas dari calo, mafia, broker. Itu harus mulai dibereskan dan pembebasan lahan sulit dilakukan jika tidak dikawal.
Seperti juga Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang salah sasaran kata Maruarar, itu juga masalah birokrasi. Up date data-nya harus diperbaiki secara terus-menerus. Proyek padat karya pun harus ada prioritas di daerah industri yang banyak terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan ini menjadi tantangan bagi birokrasi.
Sebagaimana kinerja Jokowi, kata Ara, hanya berpegang pada aturan hukum (legal justice), dan kondisi sosial (social justice). “Jadi, birokrat di bawah itu harus memahami hal-hal seperti itu. Sehingga revoluasi mental itu bisa diiikuti birokrat di bawah.”
Pada kesempatan serupa, anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Misbakhun berharap Jokowi berani memutus mata-rantai birokrasi dan kebijakan perekonomian yang tidak berpihak kepada rakyat.
Kini ada 154 aturan yang akan dirombak. Seperti galangan kapal, CFO, biodiesel, dan lain-lain ini membutuhkan keberanian, karena kalu harga CFO naik petani yang akan beruntung.
“Percepat proyek strategis nasional, membangun jalan, bebaskan lahan, tingkatkan investasi property untuk rakyat berpenghasilan rendah (Tapera). “Jangan sampai rakyat mempunyai penghasilan tapi tidak memiliki rumah,” katanya.
Bank Indonesia (BI) yang bertugas mengatur inflasi dan nilai tukar rupiah, kalau kurang greget, lamban, dan tidak mampu, lima kebijakan BI juga tidak ada yang baru.
Saat ini BI yang bertugas mengatur moneter tidak kompak dalam pengaturan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah. “Kita tunggu Presiden Jokowi mengevaluasi. Memang paling sulit mengonsolidasikan birokrasi.”
Menurut dia, birokrasi itu sebagai jantung jalannya program pembangunan, sehingga harus dikontrol secara ketat. Seperti penyerapan anggaran yang rendah, dana transfer daerah, dana desa dan sebagainya masalahnya ada di birokrasi. Karena itu kita mendukung ‘debirokratisasi’, demikian Misbakhun. (art)
