JAKARTA – Fraksi Partai Gerindra DPR RI meminta pemerintah dibawah
pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak mengistimewakan
tenaga kerja asing.
Soalnya, kata Bambang Haryo yang mewakili fraksi Partai Gerindra,
saat ini masih banyak tenaga kerja Indonesia dalam kondisi terlantar.
Bahkan tidak sedikit diantara mereka yang mengalami Pemutusan
Hubungan Kerja (PHK) akibat semakin terpuruknya nilai tukar rupiah
terhadap dolar AS.
Soalnya, kata politikus Partai Gerindra, Bambang Haryo, mewakili
fraksinya menyampaikan keprihatinan terhadap kondisi tenaga kerja
Indonesia. Gerindra meminta pemerintah tak mengistimewakan tenaga
kerja asing ketimbang pekerja domestik.
Sebaliknya, pekerja asing di Indonesia mendapat perlakukan lebih.
Bahkan beberapa bulan terakhir, buruh dari China sudah mendominasi
lapangan kerja di tanah air. Padahal, apa yang mereka kerjakan itu
sebenarnya mampu dikerjakan oleh buruh-burug Indonesia.
“Kami dari Fraksi Gerindra bakal berjuang agar para tenaga kerja
Indonesia tidak terjajah di negeri sendiri. Kebijakan pemerintah
membolehkan para tenaga kerja asing masuk ke Indonesia membuat
angka pengangguran di Indonesia bukannya semakin berkurang,
malah bertambah banyak. Ini persoalan,” kata Bambang dalam
keterangan resmi yang dikeluarkan Gerindra Media Center, Selasa
(1/9).
Bambang juga mengkritisi pemerintahan Jokowi yang ia anggap kerap
tergesa-gesa mengambil kebijakan sehingga menyebabkan kerugian
bagi masyarakat. Ia mengingatkan jangan sampai kebijakan negara
soal buruh salah arah.
“Saya meminta pemerintah memperbaiki kinerja. Jika ingin mengambil
keputusan, risikonya harus dihitung dahulu. Jangan tergesa-gesa, dan
yang terutama kepentingan rakyat Indonesia harus jadi prioritas,
bukan kepentingan asing,” kata Bambang. (art)
