JAKARTA – Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah memastikan Presiden Jokowi Widodo mengusulkan KSAD Jendral Gatot Nurmantyo sebagai calon panglima TNI.Penunjukkan Gatot sebagai calon Panglima melanggar konsensus yang sudah terbangung selama ini dan karena itu Presiden harus menjelaskannya.
Memang ini tidak ada pelanggaran uu. Tapi ini merubah konsensus yang dibangun selama ini. Sesuai dengan konsensus, seharus giliran dari Angkatan Udara yang menjadi Panglima,” ujar Fahri kepada wartawan di Jakarta, Selasa (9/6).
Untuk itu Fahri sendiri tidak mau menuduh presiden memiliki motif politik didalamnya. Tapi dia mengharapkan presiden ada penjelasan lebih spesifik. “Misalnya kalo presiden bilang hak prerogatif, ya itu biasa saja. Tapi bagaimanapun merubah kebiasaan itu harus ada satu penjelasan,” tambahnya.
Tubuh TNI menurutnya tetap harus dijaga profesionalitas dan semangatnya. “TNI garda terdepan kita untuk menjaga garis pertahanan bangsa kita yang paling luar. Penjelasan presiden ini kita perlukan. Presiden tidak menjelaskan alasan, hanya menjelaskan prosedur. Pak moeldoko sudah pensiun. Jadi perlu diganti,” paparnya.
Penjelasan Jokowi sebagai presiden menurut Fahri penting demi menjaga suasana di tubuh TNI. Untuk itu surat Jokowi itu segera akan ditindaklanjuti.”Kita bawa ke rapim, dari rapim ke bamus, lalu diputuskan bagaimana surat itu. Biasanya komisi I yang terkait untuk fir and proper,” tegasnya.
Dia pun menegaskan bahwa hal itu bisa saja dilakukan pecan ini. Namun Fahri pun tidak lupa mengingatkan agar Jokowi bisa memberikan kepastian dan jangan sampai muncul goncangan di tengah jalan seperti yang terjadi pada kasus pemilihan kapolri lalu. Sikap netral Jokowi tetap harus diperlihat,” tandasnya. (den/chan)
