JAKARTA – Ketua Komite II Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Parlindungan Purba mendesak Presiden Joko Widodo agar segera mengeluarkan peraturan presiden (perpres) yang mengatur tentang penetapan barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya. Perpres itu untuk mengendalikan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya di wilayah Indonesia yang jumlahnya cukup, mutu baik, dan harga murah.
“Perpres tersebut sebagai tindak lanjut Undang-Undang Perdagangan. Oleh karenanya, kami mendesak Presiden agar segera mengeluarkan perpresnya sebelum bulan puasa dan hari raya,” kata Parlin, panggilan akrabnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/6).
Dia merujuk Pasal 25 ayat (3) dan Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang menyatakan barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya ditetapkan dengan perpres, sedangkan penyimpanannya diatur dengan dengan perpres.
“Biasanya, harga barang kebutuhan pokok cenderung naik bulan puasa dan hari raya. Inflasi yang jelas-jelas merugikan masyarakat. Kami berharap, keluarnya perpres ini bisa mengurangi gejolak harga barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya,” kata senator asal Sumut itu.
Dia mengingatkan, dua waktu yang rawan inflasi, yakni bulan puasa Ramadhan 1436 H yang diperkirakan tanggal 18 Juni 2015 dan hari raya Idul Fitri 1436 H tanggal 17 Juli 2015. Dua waktu yang juga rawan inflasi ialah akhir dan awal tahun. Inflasi tersebut terjadi akibat kenaikan harga barang kebutuhan pokok karena faktor langkanya barang, banyaknya kebutuhan dan sedikitnya penyediaan, juga naiknya daya beli masyarakat serta penerapan “pasar bebas” tanpa pengendalian harga oleh penguasa.
Pria bergelar magister manajemen dan sarjana hukum lulusan Universitas Sumatera Utara (USU) ini menyinggung pokok-pokok pengaturan perpres mengenai kriteria barang kebutuhan pokok dan jenisnya. Kriteria ditetapkan berdasarkan pengeluaran rumah tangga, pengaruh terhadap inflasi, dan kandungan gizi. Jenisnya terdiri atas barang kebutuhan pokok hasil pertanian seperti beras, kedelai, cabe, dan bawang merah; barang kebutuhan pokok hasil industri seperti gula, minyak goreng, dan tepung terigu; serta barang kebutuhan pokok hasil peternakan dan perikanan seperti daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, bandeng, kembung, tongkol/tuna/cakalang.
Tentu saja, Parlin menyambung, pokok-pokok pengaturan perpres juga mengenai larangan bagi pelaku usaha yang mempermainkan jumlah, mutu, dan harga barang di wilayah Indonesia. Misalnya, pelaku usaha dilarang melakukan penyimpanan barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya di gudang dalam jumlah yang tidak wajar, dan larangan penyimpanan dikecualikan terhadap barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya yang dijadikan sebagai bahan baku atau didistribusikan. (chan)
