JAKARTA – Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa atau wahy of life, harus terus disosialisasikan, diimplementasikan dan diwujudkan secara nyata khususnya di daerah perbatasan. Di perbatasan harus dibangun kesadaran berbangsa dan bernegara di mana negara harus hadir, dengan membangun infrastruktur sekaligus memberdayakan pemerintah daerah (Pemda) setempat.
“Jadi, negara itu harus hadir di perbatasan dengan membangun infrastruktur, selanjutnya hal itu akan menjadi akses perekonomian untuk mensejahterakan dan keadilan rakyat perbatasan,” tegas M. Ali Taher anggota MPR RI FPAN dalam dialog kenegaraan ‘Membangun wilayah perbatasan’ bersama staf khusus Kepala Bappenas Harry Sony Harmadi di Gedung MPR RI Jakarta, Senin (8/6).
Seperti Kalimantan Timur yang berbatasan dengan Malaysia, di mana setiap tahunnya memberikan konstribusi Rp 330 triliun pada negara, dan hanya Rp 70 triliun yang dikembalikan ke daerah (dana trasfer pusat-daerah), maka kata Ali Taher itu bisa ditingkatkan kembali untuk pembangunan sumber daya manusia, ekonomi, kesejahteraan, pendidikan dan kesehatan. “Pembangunan infrastruktur itu jauh akan berdampak positif bagi rakyat perbatasan,” ujarnya.
Namun, masalah perbatasan itu terkait nasional dan internasional. Karena itu menurut anggota Badan Pengkajian MPR RI ini pemerintah harus melakukan rekonstruksi ulang terhadap 17.580-an pulau yang ada di Indonesia ini. Sebanyak 8.000 pulau berpenghuni, 92 pulau berada terdepan yang berbatasan dengan negara lain. Di mana 5 wilayah langsung berbatasan dengan daratan Malaysia, Papua Neugini dan Timor Leste, dan 11 pulau yang berbatasan melalui lautan.
Karena itu lanjut Ali Taher, menangani masalah perbatasan itu tidak semudah melihat dari Jakarta. Bahwa banyak problem di perbatasan; dari narkoba, trafficking, illegal logging di 32 titik dan begitu kayu itu sampai di Malaysia dan atau Singapura, maka kayu-kayu yang berkualitas tinggi tersebut diklaim sebagai miliki kedua negara itu. “Kalau dari Singapura, memang negeri singa itu mempunyai hutan kayu?” tanyanya kecewa.
Selain itu daya saing Indonesia masih rendah, sehingga sebanyak 72 kabupaten di Kalimantan dan 14 kabupatennya berbatasan dengan Malaysia, rakyat di perbatasan tersebut jutru lebih memilih jual-beli ke Malaysia. “Mereka pakai uang ringgit dan barang-barang produk Malaysia. Jadi, pembangunan itu memang harus dari dimulai dari pinggiran atau perbatasan,” tambahnya.
Khusus untuk pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, Ali Taher mengusulkan agar tiga kartu sakti Presiden Jokowi itu disatukan dengan KTP (kartu tanda penduduk), di mana dengan KTP tersebut rakyat di perbatasan yang memang tertinggal bisa sekolah dan berobat dengan gratis, dan bisa memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. “Sehingga berapapun uang yang dibutuhkan oleh BPJS Kesehatan bisa direalisasikan,” pungkasnya.
Dengan fakta tersebut kata Sony Harmadi, maka Indonesia kehilangan kedaulatan ekonomi. Sebab, selain memakai uang Malaysia, juga menggunakan produk-produk Malaysia. “Ini masalah besar dan menjadi entry point, untuk membangun infrastruktur. Karena itu efek perbatasan itu harus menjadi perhatian bersama, jangan sampai bersinggungan dengan negara lain yang selama ini masyarakatnya sudah berhubungan baik di perbatasan tersebut,” jelas pengajar ekonomi Universitas Indonesia ini.
Dengan demikian dia menilai yang terpenting di perbatasan tersebut adalah efektifitas kebijakan pemerintah. Seperti Timor Leste karena kita banyak membangun, maka saat ini berorientasi kepada Indonesia. Demikian pula Papua Neugini, berorientasi ke Indonesia. Baik pendidikan, kesehatan, perekonomian, pembangunan lainnya. “Berbeda dengan Kalimantan, yang ternyata masyarakatnya berorientasi ke Malaysia. Tapi, pemerintah pusat bukan satu-satunya harapan pembangunan itu, karena harus didukung oleh pemerintah daerah,” ungkapnya.
Karena itu, Pemda harus memanfaatkan semaksimal mungkin terhadap dana transfer daerah untuk pencapaian pembangunan di perbatasan tersebut. “Di mana pembangunan infrastruktur akan berdampak secara multi player, besar, termasuk terhadap industri strategis untuk mempercepat pembangunan itu sendiri,” pungkasnya.(mun/chan)
