JAKARTA– Komisi II DPR RI memuji pelayanan publik yang dilakukan di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi, Jawa Timur dan layak menjadi contoh daerah lain di tanah air.
“Kami sering dengar inovasi pelayanan publik di Banyuwangi bagus. Kami sengaja ke sini melihat layanan publik sesungguhnya. Ternyata, bukan hanya marketing dan promosinya bagus, pelayanan publik di Banyuwangi ini benar-benar bagus dan bisa menjadi benchmark daerah lain,” kata Wakil Ketua Kokmisi II DPR RI, Lukman Edy dampingi sejumlah anggota Komisi II DPR RI 2014-2019, Rabu (27/7).
Komisi II DPR RI dengan 11 anggota dipimpin Lukman Edy melakukan Kunjungan Kerja Spesifik Pelayanan Publik ke Banyuwangi. Mereka mendatngi kantor pengurusan perizinan hingga kampung cerdas.
Dikatakan, kunjungan spesifik itu untuk melihat langsung inovasi yang telah dibuat Pemkab Banyuwangi dibawah kepemimpinan Bupati Abdullah Azwar Anas. Salah satu layanan yang menonjol adalah di bidang layanan publik.
Peninjauan diawali dari Kantor Badan Pelayan Perizinan Terpadu (BPPT). Para wakil rakyat ini melihat alur sistem pelayanan dilakukan petugas BPPT. Mulai unit depan kantor pelayanan hingga ruang pertemuan bisnis yang disediakan untuk para investor.
Menurut Lukman, pelayanan publik yang diterapkan Pemkab Banyuwangi merupakan inovasi yang mampu memberikan kemudahan dan percepatan dalam pelayanan bagi masyarakat.
Azwar Anas, anggota Komisi V DPR 2004-2009 menceritakan bagaimana proses pengurusan perizinan kepada anggota Komisi II DPR RI. “Kami desain memang agar proses dan regulasinya memberikan kemudahan untuk memberikan iklim yang kondusif buat investasi.”
Selain itu, sistem komputer sudah online ke sistem pengarsipan sehingga orang yang mengurus perizinan tidak menunggu lama. Sistem juga online, terhubung dengan dinas lainnya yang mengeluarkan izin-izin prinsip sehingga semuanya sudah terhubung dan pengurusan lebih cepat dan langsung selesai.
Selain BPPT, rombongan anggota DPR RI ini juga meninjau ruangan santai untuk pelayanan publik. Tempat itu disediakan khusus untuk para tamu yang datang ke area kantor Pemkab Banyuwangi. Di ruang itu, semua tamu bisa mengakses berbagai data yang diperlukan di lingkungan Pemkab Banyuwangi.
Penyediaan ruangan juga merupakan salah satu upaya membudayakan transparansi di lingkungan Pemkab. “Tak ada lagi pertemuan rahasia, semuanya bertemu di lounge ini. Semua data Pemkab juga bisa diakses di layar-layar komputer yang disediakan,” kata Anas.
Di lounge itu memang disediakan empat layar besar yang tersambung dengan internet. Di dalamnya terdapat berbagai data seputar kinerja SKPD maupun laporan APBD juga bisa diakses dengan mudah.
Berbagai program seperti capaian bedah rumah, beasiswa, pelatihan pemuda, hingga hibah bisa dipantau. Aktivitas di rumah sakit, puskesmas, sejumlah pasar, hingga dinas-dinas juga bisa dipantau melalui CCTV yang tersambung dengan komputer di lounge itu.
“Ini juga sarana bagi kami untuk meningkatkan kinerja para pegawai. Di pusat-pusat layanan masyarakat akan terpantau mana saja petugas yang tidak bekerja dengan optimal,” kata Anas.
Rombongan Komisi II DPR melanjutkan kunjungan ke Desa Kampung Anyar, Kecamatan Glagah Banyuwangi, salah satu desa smart kampung di Banyuwangi. Smart Kampung adalah program pengembangan desa yang digagas Pemkab Banyuwangi.
Program ini mendesain desa mempunyai kerangka program terintegrasi yang memadukan antara penggunaan TIK berbasis serat optik, kegiatan ekonomi produktif, kegiatan ekonomi kreatif, peningkatan pendidikan-kesehatan, dan upaya pengentasan kemiskinan. (art)
