JAKARTA– Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI,
Jazuli Juwaini mengingatkan agar perombakan kabinet kerja yang
dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bukan ajang akomodasi
politik bagi-bagi kekuasaan.
“Kami hormati reshuffle, itu hak prerogatif presiden. Tapi, reshuffle
tidak dijadikan sekedar instrumen akomodisi politik menyusul
bergabungnya Golkar dan PAN ke pemerintah. Namun, benar-benar
untuk mengganti menteri yang kinerjanya kurang perform,” ungkap
Jazuli menjawab Parlementaria.com, Rabu (27/7) menanggapi perombakan kedua Kabinet Kerja yang diumumkan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Rabu (27/7) siang.
Menurut wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Banten itu, perombakan kabinet yang dilakukan bukan untuk mengakomodasi kepentingan parpol, tapi harus lebih kepada evaluasi hasil kerja sehingga orientasinya pada kompetensi.
“Jokowi jangan bagi-bagi kekuasaan politik karena dulu ketika
kampanye menjelang Pilpres, Jokowi bilang nggak mau bagi-bagi
kekuasaan,” kata Jazuli.
Perombakan kabinet, kata Jazuli, mesti ditempatkan sebagai cara
presiden membongkar menteri yang tidak berhasil menunjukkan
kinerjanya dan memasang penggantinya yang bisa bekerja sesuai
harapan rakyat.
PKS, lanjut anggota Komisi III DPR RI ini, lebih menghormati posisi
menteri baru diisi tokoh yang berasal dari partai politik. Namun, itu harus yang memiliki kompetensi pada bidang yang diperlukan.
“Jangan orang yang nggak jelas kiprahnya, tahu-tahu jadi Direksi
di BUMN. Banyak kader parpol yang punya kemampuan. Namun, jangan akomodasi politik semata, bagaimana reshuffle dilakukan untuk peningkatan kinerja,” kata Jazuli.
Karena itu, dari reshuffle jilid II ini, PKS berharap ada peningkatan kualitas pemerintahan Jokowi-JK. Sebab masih banyak pekerjaan rumah pemerintah untuk menuntaskan tanggungjawab dan janji kepada rakyat.
“Pemerintah dan kabnet harus berkualitas sehingga sisa waktu
kinerjanya konkret bukan kejar pencitraan media. Kita ingin kerja
kabinet menjawab persoalan rakyat dan masyarakat. Masih ada
harapan tiga tahun untuk menyelesaikan,” ungkap Jazuli.
Pasti ada kepentingan di sana, lanjut Jazuli, tetapi kita berharap reshuffle kali ini benar-benar buat mendongkrak kinerja mengingat
tantangan ekonomi yang berat dan prioritas kesejahteraan rakyat
belum optimal.
PKS meminta, lanjut Jazuli, agar presiden memberi target kepada para menterinya. “Target tersebut untuk menentukan keberhasilan menteri-menteri yang baru saja bergabung dengan kabinet kerja.”
Jaminannya, pasca reshuffle kinerja pemerintah lebih baik. “Tentu harus ada target dan ada evaluasi. Selebihnya rakyat yang akan menilai,” demikian Jazuli.
Seperti diberitakan, Jokowi mengumumkan hasil perombakan kabinet dari halaman Istana Merdeka, Rabu (27/7) siang. Ada posisi menteri dan kepala lembaga yang mengalami perubahan.
Dari perombakan kabinet kali ini, hanya Golkar dan PAN sebagai pendatang baru yang kebagian dimana kursi menteri perindustrian dipercayakan kepada Airlangga Hartarto (Golkar) dan Menteri Penertiban Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Menpan RB) yang diisi Asman Abnur dari PAN. (art)






