JAKARTA– Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR, Rofi Munawar mengkritik langkah pemerintah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sehingga terulang penyanderaan Warga Negara Indonesia (WNI) di perairan Philipina bagian Selatan.
Diduga, lagi-lagi pelaku penyanderaan tersebut adalah kelompok bersenjata Abu Sayyaf. Kali ini, tujuh Anak Buah Kapal (ABK) Charles, milik perusahaan pelayaran PT PP Rusianto Bersaudara disandera.
Peristiwa ini adalah yang ketiga kalinya, hanya di tahun 2016. Pemerintah harus segera merumuskan strategi pengamanan jalur pelayaran yang rawan sepanjang Indonesia-Philipina dengan pihak-pihak terkait baik di dalam negeri maupun secara regional.
“Kita selama ini fokus pada kejadian dan penyelamatan (reaktif), namun kurang perhatian terhadap pencegahan gangguan (preventif),” ujar Rofi dalam siaran persnya, Sabtu (25/6).
Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengatakan, komunikasi yang intensif dengan Philipina harus dilakukan. Ini agar ada langkah konkret oleh pihak keamanan setempat.
Rofi juga mengkritik Philipina karena jalur perairan tersebut sangat rawan dari aksi pembajakan seperti ini, harusnya menurut Rofi, mendapat perhatian serius otoritas Philipina.
“Kelompok Abu Sayyaf ini merupakan kelompok yang sangat cair, jika diperhatikan mereka melakukan perompakan lebih banyak bermotif ekonomi dan merusak jalur distribusi perdagangan dengan mengirimkan pesan ketakutan,” kata legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VII ini.
Rofi menyayangkan terjadinya tiga kali penyanderaan warga dalam satu tahun terakhir oleh kelompok Abu Sayyaf.
“Saya juga menyesalkan adanya kurang koordinasi antar instansi di lingkungan pemerintah dalam menanggapi kejadian penyanderaan tujuh warga negara Indonesia (WNI) asal Samarinda,” demikian Rofi Munawar. (art)
