JAKARTA– Usaha pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) untuk
memangkas anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
(Kemendibud) dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)
2017 mendapat penolakan dari anggota Komisi XI DPR RI.
Bahkan Komisi yang membidangi pendidikan dan kebudayaan itu
bersikukuh menolak X pemangkasan anggaran Kemendikbud pada
APBN 2017. Jika tidak ada kesepakatan dengan pemerintah,
malah Komisi X DPR RI mengancam untuk menggunakan anggaran
anggaran APBN 2016.
“Kita minta Kemendikbud agar bisa meyakinkan Menkeu dan
Kepala Bappenas bahwa anggaran Bidang Pendidikan perlu
ditambah bukan dikurangi,” kata Wakil Ketua Komisi X DPR RI,
Ferdiansyah usai memimpin Rapat Kerja (Raker) dengan
Mendikbud, Anis Baswedan.
Politisi Partai Golongan Karya (Golkar) tersebut mengatakan,
berdasarkan berdasarkan data Kemendikbud, saat ini terdapat
sekitar 1300 sekolah yang rusak ringan, sedang hingga berat atau
ambruk.
Jika anggaran Kemendikbud dipangkas, Ferdiansyah khawatir
sekolah-sekolah yang rusak tersebut tidak bisa diperbaiki. Itu
artinya, mengganggu proses belajar-mengajar yang seharusnya
dilakukan para siswa dan guru di sekolah-sekolah tersebut.
Seperti diketahui usulan pagu indikatif Kemendikbud dalam
RAPBN 2017 tercatat Rp38,583 triliun. Ini lebih rendah dibanding
RAPBN 2016 yang mencapai Rp53,170 triliun. Selisihnya mencapai
Rp14,586 triliun atau 27,43 persen.
“Logika anggaran jika tidak mencapai kata sepakat antara
pemerintah dengan DPR, maka kembali atau menggunakan
anggaran tahun sebelumnya atau 2016,” demikian Ferdiansyah.
(art)
