JAKARTA– Komisi VIII DPR RI yang membidangi kesejahteraan termasuk agama berharap agar dilakukan revisi UU No: 13 tahun 2008 tentang ibadah haji. Dengan revisi itu diharapkan ke depan pelaksanaan ibadah haji Indonesia lebih baik.
Itu dikatakan anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, H Anda dalam Forum Legislasi dengan tema ‘RUU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh’ bersama Sekjen Ikatan Persaudaraan Ibadah Haji (IPHI), H Samidin Nashir dan Ketua Umum Rabithah Haji Indonesia, H Ade Marfuddin, Selasa (10/5).
Selama ini Kementerian Agama (Kemenag) masih bertindak sebagai operator, regulator dan pengawasan terhadap penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia. “Agar pelaksanaan haji dan umroh Indonesia lebih baik dari yang ada selama ini, regulator, oprator dan pengawasan harus dipisah,” kata wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Banten I tersebut.
Menurut dia, RUU ini akan diputuskan di Paripurna DPR RI pada pembukaan sidang akhir Mei mendatang. “Kalau disetujui dan disahkan menjadi RUU inisiatif DPR RI, diharapkan antara regulator, operator dan pengawasan tersebut bisa berjalan dengan baik, dan professional. Hanya saja pemerintak seperti tidak siap dengan pelaksanaan RUU ini,” tegas Anda.
Ketidaksiapan pemerintah diduga karena pengelolaan keuangan haji mencapai triliunan rupiah. Dalam laporan pembiayaan haji lalu hanya Rp 9 triliun. Namun, realisasinya membengkak menjadi Rp 10.150 triliun. Sehingga ada kelebihan Rp 1.150 triliun.
“Laporannya belum selesai, tapi tetap membahas RUU ini secara paralel. Untuk itu, kalau RUU ini tidak direspon berarti pemerintah tidak memiliki keperpihakan kepada umat Islam untuk menyelenggarakan haji yang baik dan profesional,” kata politisi Gerindra itu.
Dengan RUU ini, kata Anda, maka Kemenag RI akan menjadi regulator (pembuat kebijakan), operator dilakukan oleh Badan Penyelenggara Ibadah Haji (BPHI) dan sebagai pengawas adalah Majelis Amanah Haji (MAH). “Anggota MAH ini terdiri dari unsur 3 orang kementerian yang memahami hukum syariah, 2 orang menejer, 1 orang keuangan, dan 1 orang lagi ahli hukum,” tambah Anda. (art)






