JAKARTA– Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya membenarkan belakangan telah terjadi deparpolisasi dalam perpolitikan di Indonesia.
Hal tersebut, kata Yunarto dalam Dialog Kenegaraan dengan tema “Deparpolisasidan Calon Independen” bersama anggota DPD RI, Abdul Aziz Kafia dan Wakil Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPR RI, Muhammad Iqbal, Rabu (23/3), karena partai politik (parpol) tidak menjalankan tugasnya dengan baik.
“Salah satu tugas parpol sebagai pilar dari demokrasi adalah menyiapkan calon pemimpin. Namun, kenyataannya parpol tidak mampu melakukan kaderisasi dengan baik sehingga gagal melahirkan pemimpin yang dipercaya masyarakat konstituen.”
Parpol, lanjut Yunarto, tidak menyiapkan para kadernya sebagai calon pemimpindengan baik sesuai dengan tujuan untuk apa parpol tersebut dibentuk. Selama ini para pengurus parpol malah disibukkan dengan persoalan lain yang semata-mata untuk kepentingan pribadi atau kelompok sehingga kaderisasi menjadi terabaikan.
“Jangan salahkan masyarakat khususnya konstituen kalau mereka semakin tidak percaya kepada parpol. Para pengurus parpol harus melakukan koreksi kenapa kepercayaan masyarakat kepada pilar demokrasi ini terus menurun. Jadi, deparpolisasi terjadi karena ulah para pengurus parpol yang sadar atau tidak sengaja meninggalkan masyarakat pemilihnya,”kata Yunarto.
Diakui, awal reformasi kepercayaan masyarakat konstituen kepada parpol ataucalon dari parpol untuk pemilu legislatif mencapai 85 persen. Tapi, seiring dengan berjalannya waktu kepercayaan konstituen kepada parpol maupun kaderyang mereka dukung terus mengalami degradasi.
“Amanah sebagai wakil rakyat yang diberikan masyarakat konstituen pemilu legislatif tidak dipegang teguh kader parpol. Malah mereka sibuk mengurus kepentingan pribadi dan kelompok sehingga kepentingan konstituen yang seharusnya diperjuangkan terabaikan.”
Kini, jelas Yunarto, kepercayaan masyarakat atau konstituen tersebut hanya tinggal sekitar 20 sampai 25 persen sehingga tidak salahlah kalau pada setiap pemilihan kepala daerah banyak bermunculan calon independen. “Ironis memang dalam sistem demokrasi yang kita anut malah pada pilkada calon independen mendapat dukungan dari rakyat.”
Berbeda dengan Amerika Serikat atau Australia yang lebih dahulu memilih demokrasi dalam sistem berbangsa dan bernegara mereka. Kepercayaan konstituen terhadap parpol di Amerika Serikat yang menggunakan sistem presidentil seperti di Indonesia malah tetap di atas 60 persen.
Demikian pula halnya dengan Australia yang menganut demokrasi menggunakan sistem parlementer. Malah kepercayaan masyarakat Australia kepada parpol masih tetap tinggi, 80 sampai 85 persen.
“Dengan begitu, baik di Amerika Serikat maupun di Australia sulit buat calon independen bersaing dengan kandidat dari parpol. Bahkan tidak ada calon indpenden yang mampu memenangkan pemilu di kedua negara itu. Ini artinya, parpol berhasil menjalankan salah satu tugasnya melakukan kaderisasi untuk mencetak pemimpin,” demikian Yunarto Wijaya. (art)






