Oleh: Pangi Syarwi Chaniago* –
ADA sejumlah faktor menjadi penyebab terpilihnya Airlangga Hartato sebagai Ketua Umum definitif Partai Golkar menggantikan posisi yang sebelumnya berada dalam genggaman Setya Novanto.
Pertama, sosok dan figur Airlangga Hartato adalah anti tesis dari Setya Novanto. Menteri Perindustrian Kabinet Jokowi itu punya rekam jejak bagus, tidak punya beban moral, relatif berintegritas dan tidak bikin gaduh serta tidak berpolemik di Golkar.
Airlangga Hartato, terbukti diterima (akseptabel) di internal Partai Golkar baik di level kader grasroot maupun di tingkatan elite pengurus, elite penentu di Partai Golkar.
Buktinya, hampir tak ada gelombang bahkan riak penolakan serta perlawanan sehingga sukses putra anggota Kabinet Pembangunan era pemerintahan Presiden Soeharto itu dipilih secara aklamasi menjadi Ketua Umum Partai Golkar definitif.
Kedua, Airlangga Hartato, posisinya berada di poros tengah, bisa diterima baik oleh semua faksi dan gerbong Golkar, piawai berselancar ke kubu JK, ARB dan diterima poros Agung Laksono. Salah satu determinan atau faktor mulusnya Airlangga terpilih secara aklamasi.
Ketiga, restu Jokowi juga sangat menentukan terpilihnya Airlangga Hartato. Terpilihnya Airlangga Hartato, menjelaskan dan mengkonfirmasi bagaimana saktinya presiden Jokowi mengendalikan Golkar.
Dukungan Golkar mengusung Jokowi pada pilpres 2019 dipastikan aman pasca terpilihnya Airlangga Hartato. Sesuai dengan hipotesis awal saya, siapa yang direstui Jokowi, maka itu lah real ketum Golkar.
Pengurus dan internal Partai Golkar tidak begitu kuasa, karena begitu kuasanya dan kuatnya pengaruh Istana sehingga pengaruh Jokowi ngak bisa terbendung di Golkar.
Keempat, Geng UGM koneksi juga menjadi variebel ikut menentukan terpilihnya Airlangga Hartato. Beliau Alumni Universitas Gajah Mada (UGM). Selain itu, Hartato Sastro Sunarto orang tua kandung Airlangga Hartato adalah menteri perindustrian era Soeharto, orang Solo (sintemen primordialisme) dekat juga dengan keluarga Jokowi sehingga memberikan effeck yang sempurna memudahkan Airlangga Hartato mendapat restu presiden Jokowi.
Namun, saya menyarankan agar Airlangga berhenti jadi menteri. Supaya fokus menyelamatkan Golkar. Tradisi politik Jokowi selama ini bahwa ketua umum Golkar tak boleh merangkap jabatan menteri.
Saya hakul yakin Jokowi konsisten dengan sikapnya tersebut, sebaiknya Airlangga Hartato mundur dengan kesadaran tanpa diminta presiden. Secara hukum ngak ada problem sebetulnya, namun secara etika ada problem serius dan juga terkait dengan komitmen dan konsistensi janji Jokowi yang tidak memperbolehkan menteri rangkap jabatan.
Karena itu, terpilihnya Airlangga Hartato secara aklamasi patut kita apresiasi, kemampuan Golkar cepat keluar dari labirin problem internalnya dan berhasil kembali membangun solidaritas dan konsolidasi Golkar di tahun 2017 sebelum memasuki tahun istimewa 2018.
Yang jelas, pemilihan secara aklamasi terkait kebijakan penentuan ketua umum bisa diselesaikan di level elite. Aklamasi adalah paket hemat, efektif dari segi pembiayaan, biasanya setiap Munas dan Munaslub pembiayaan membengkak (high cost), karena memobilisasi suara DPD dibarter dengan uang. Munaslub besok hanya sekedar formalitas dan agenda pengesahan kepengurusan.
Golkar berhasil membangun habitus musyawarah mufakat (konsensus) dalam memilih nahkoda Golkar, dengan sadar dan cepat keluar dari badai konflik yang menyandera ketua umum golkar selama ini. (* Pengamat Politik dan Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting)
