PARLEMENTARIA.COM– Ke depan, Kepolisian sebagai institusi negara yang bertugas melakukan penegakan hukum dan menjaga ketertiban masyarakat, membutuhkan cukup banyak alat utama sistem persenjataan (alutsista).
“Apalagi, 2018 dan 2019 adalah tahun politik. Dengan bantuan TNI dan masyarakat, kepolisian punya tugas mengamankan dan mensukseskan penyelenggaraan pesta demokrasi tersebut,” kata Presidium Indonesia Police Warch (IPW), Neta S Pane kepada Parlementaria.com, Selasa (12/12).
Seperti diketahui, tahun depan digelar Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) serentak untuk 171 kabupaten kota yang bakal memilih Gubernur-Wakil Gubernur, Bupati-Wakil Bupati dan Walikota-Wakil Walikota untuk lima tahun ke depan.
Sedangkan tahun berikutnya digelar pula pemilu legislatif, pemilihan wakil-wakil rakyat untuk DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI yang penyelenggaraannya bersamaan dengan pemilihan presiden dan wakil presiden.
Dikatakan, pemenuhan kebutuhan alutsista ini bisa dengan jalan menggunakan produk dalam negeri seperti produksi Pindad, PT Dirgantara Indonesia (DI) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lainnya atau swasta nasional lainnya. Bisa juga dengan impor seperti yang dilakukan Polri beberapa waktu lalu.
Menurut Neta, ada sejumlah ketentuan hukum yang tumpang tindih berkaitan dengan pengadaan persenjataan Polri. Misalnya, Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 7 tahun 2010 tertanggal 18 Juni 2010 yang ikut mengatur persenjataan kepolisian.
Padahal, Polri tidak lagi di bawah Kementerian Pertahanan seperti zaman Orde Baru. Pada era reformasi, polisi sudah dipisahkan dengan TNI. Polri berada langsung dibawah Presiden sebagai kepala dan kepala pemerintahan.
TNI sebagai angkatan perang yang bertugas menjaga kedaulatan NKRI dari ancaman luar dan dikembalikan ke barak. Selain itu juga ikut membantu Polri dalam menjaga keamanan dalam negeri. Sedangkan polisi punya tugas melakukan penegakan hukum dan menjaga keamanan masyarakat.
Untuk menghindari kesimpangsiuran soal persenjataan itu, lanjut Neta, sejumlah perundangan-undangan tentang penggunaan senjata api dan bahan peledak oleh sipil dan militer yang dikeluarkan pemerintah, baik itu Keppres, Inpres maupun Peraturan Menteri Pertahanan perlu segera direvisi.
Tujuannya agar penyitaan persenjataan Polri oleh TNI seperti yang terjadi di Bandara Soekarno Hatta Jakarta beberapa waktu lalu tidak terulang. “Sebab, ke depan akan cukup banyak jumlah persenjataan Polri yang masuk ke dalam negeri, untuk melengkapi alutsista anggota, terutama untuk mensukseskan pesta demokrasi tersebut,” jelas Neta.
Dikatakan, Polri membutuhkan alutsista yang maksimal untuk menjaga keamanan masyarakat. Polri sudah menggeluarkan anggaran Rp 1,3 triliun untuk pengadaan senjata Brimob dan Sabhara.
Senjata itu terdiri dari pistol caliber 9 mm, granat kejut, alat bidik sniper, senpi sniper 308, senjata serbu dan senjata jenis lainnya. Hingga akhir tahun ini diperkirakan puluhan ribu persenjataan Polri akan masuk untuk melengkapi minimnya alutsista anggota kepolisian selama ini. “Untuk itu, IPW berharap tumpang tindih dalam pengadaan persenjataan kepolisian segera dibenahi dan direvisi agar masuknya persenjataan Polri tidak mengalami masalah dan kendala,” demikian Neta S Pane. (art)
