Breaking News
Legislasi

Nasir Djamil: TNI Tidak Perlu Tunggu Permintaan Polri Cegah Tindak Terorisme

×

Nasir Djamil: TNI Tidak Perlu Tunggu Permintaan Polri Cegah Tindak Terorisme

Sebarkan artikel ini

PARLEMENTARIA.COM– Terorisme merupakan salah satu tindak kejahatan luar biasa. Sebab itu, ke depan keterlibatan TNI dalam pemberantasan terorisme tidak lagi harus menunggu permintaan dari kepolisian.

Rencana keterlibatan TNI dalam pemberantasan tindak terorisme, ungkap anggota Panitia Khusus (Pansus) RUU Terorisme, Muhammad Nasir Djamil dalam Forum Legislasi di Press Room DPR RI Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (3/10), bakal diatur dengan baik agar ada kerja sama antara TNI dan kepolisian.

“TNI tidak lagi harus menunggu permintaan polisi untuk melakukan tindakan pencegahan terorisme. Tapi, tugasnya sama dengan polisi, dan itu dalam cara operasionalnya akan diatur dalam RUU ini, agar tugasnya lebih jelas,” tegas politisi senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Diskusi RUU Pencegahan Terorisme dengan tema ‘Nasib RUU Tindak Pidana Terorisme’ itu juga menampilkan pembicara pengamat militer dari Imparsial Al-Araf dan peneliti Puskamnas dari Universitas Bhayangkara, Juni Thamrin.

Menurut Nasir, kerjasama militer dan polisi akan mampu mencegah lebih dini terhadap tindak pidana teroris di wilayah Indonesia. “Kita berharap kerja TNI dan polisi profesional sehingga tidak melanggar UU dan peraturan yang berlaku. Tindakan militer harus berpegang pada aturan hukum,” kata anggota Komisi III DPR RI ini.

RUU Terorisme tersebut, lanjut wakil rakyat dari Dapil Provinsi Aceh ini, sangat diperlukan untuk mengatasi masalah teroris yang semakin kuat dengan dasar hukum untuk mencegah. “Jangan sampai terjadi masalah hukum ketika memproses seseorang yang diduga teroris akibat belum ada UU Terorisme ini, sehingga menggunakan UU hukum pidana biasa.”

Dilibatkannya TNI, jelas Nasir, bertujuan agar bersama-sama dengan kepolisian mencegah terorisme agar lebih efektif. “Apalagi tindak pidana terorisme sudah sampai mengamcam pertahanan dan keamanan negara. Penguatan militer di RUU ini sudah dimasukkan di salah satu pasal,” kata dia.

Sementara itu Al Araf mengatakan, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) ditingkatkan dari badan menjadi lembaga setingkat menteri, agar bisa berkoordinasi dengan TNI, Polri, BIN, Bea Cukai dan Keimigrasian. “Dengan setingkat kementerian, maka tak lagi di bawah Menkopolhukam.”

Koordinasi tersebut sangat diperlukan untuk membagi tugas masing-masing sesuai fungsi TNI, Kepolisian, Keimigrasian, Bea Cukai dan BIN. Mengapa? Sebab, tak mungkin bisa melakukan teknis operasional dalam pemberantasan terorisme tersebut.
“Jadi, keterlibatan TNI dimungkinkan, tapi bukan dengan Keppres. Khususnya terkait dengan ancaman dan pertahanan negara, meski itu bisa dengan UU TNI,” demikian Al Araf. (art)

Komentar