PARLEMENTARIA.COM– Wakil Ketua Komisi I DPR RI Tubagus Hasanuddin mengatakan, perlu ada perbaikan aturan yang mengatur tentang senjata api untuk keperluan militer. Soalnya, selama ini senjata api untuk militer hanya diatur melalui Peraturan Menteri padahal lebih tepat dibuat Peraturan Pemerintah (PP).
“Aturannya masih ada yang bolong dan harus diperbaiki misalnya standar militer jangan hanya Permen sehingga untuk seluruhnya dibuatkan Peraturan Pemerintah,” kata TB Hasanuddin di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (3/10).
Dikatakan, sistem koordinasi dan komunikasi di pemerintahan harus diperbaiki sehingga harus melihat kembali aturan dalam Pasal 30 ayat 2 UUD 1945. Dalam pasal itu disebutkan bahwa dalam sistem pertahanan dan kemananan negara dalam keadaan perang, komponen utamanya adalah TNI dan Polri.
Dikatakan, respon presiden terkait polemik senjata api cukup arif. Setelah dia mendapatkan penjelasan dari Menkopolhukam masih juga terjadi simpang siur informasi. “Masih ada bantahan di publik dan itu tidak bagus. Presiden mengambil alih dan meminta jangan gaduh.”
Agar tidak gaduh, perlu ditertibkan sistem koordinasi dan aturan perundang-undangan yang dibutuhkan. DPR siap membuatkan aturannya bersama pemerintah apabila yang dibutuhkan untuk aturan senjata api militer dalam bentuk UU. “Perlu ditertibkan sistem koordinasi dan aturan perundang-undangannya, DPR siap apabila yang diperlukan dalam bentuk UU,” jelas dia.
Sebelumnya beredar informasi, ada senjata yang ditahan Badan Intelijen Strategis (BAIS TNI) yaitu senjata Arsenal Stand Alone Grenade Launcher (SAGL) Kal 40 x 46 mm 280 pucuk dan 5.932 butir peluru. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto membenarkan informasi itu.
Menurut Setyo, pengadaan senjata tersebut semuanya sudah sesuai dengan prosedur, mulai dari perencanaan dan proses lelang. “Kemudian proses berikutnya ditinjau staf Irwasum dan BPKP. Sampai dengan pengadaannya dan pembeliannya pihak ketiga dan proses masuk ke Indonesia dan masuk ke pabean Soekarno-Hatta,” kata dia. (art)






