Breaking News
Ekonomi

Langkah Jokowi ‘Lunakkan’ PT Freeport Diapresiasi Politisi Golkar

×

Langkah Jokowi ‘Lunakkan’ PT Freeport Diapresiasi Politisi Golkar

Sebarkan artikel ini

PARLEMENTARIA.COM– Langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mampu ‘melunakkan’ PT Freeport Indonesia sehingga kepemilikan saham pemerintah Indonesia menjadi 51 persen mendapat apresiasi dari para wakil rakyat di DPR RI khususnya Komisi VII yang membidangi pertambangan dan energi.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Satya Widya Yudha dalam dialetika demokrasi bersama anggota Komisi VII DPR RI, Kurtubi dan anggota DPD RI dari Dapil Papua, Charles Simare Mare mengatakan, meski pengolahan konsentrat baru dilakukan lima tahun mendatang, kami mengapresiasi keberhasilan itu.

“Kita mengapresiasi kebijakan Jokowi. Pemerintah bisa menggunakan haknya dari Kontrak Karya (KK) ke Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PT Freeport,” kata Satya.

Tidak hanya itu, kata Satya, PT Freeport siap investasi 20 miliar dollar AS sebagai bisnis tambahan termasuk untuk membangun smelter. Karena itu, Satya mengajak seluruh elemen bangsa khususnya rakyat papua untuk berjuang bersama kepemilikan saham Freeport sampai 100 persen.

Kurtubi yang juga dari partai pendukung pemerintah mengatakan, jika keberhasilan itu diapresiasi terutama kesediaan Freepot meninggallan KK dan mau mengikuti UU IUPK. “Itu sudah luar biasa. Sehingga KK itu tak berlaku lagi,” ungkap Kurtubi yang ketika masih menjadi pengamat vokal terhadap pemerintah.

Persoalannya, kata Kurtubi, adalah nilainya berapa dari 51 persen itu. “Jangan sampai tidak mampu membayar, makanya harus dikembalikan ke Pasal 33 UUD NRI 1945, sepanjang kekayaan alam itu ada di perut bumi Indonesia maka harus dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Menurut Kurtubi, pemerintah tidak boleh membeli kekayaan yang ada di bumi sendiri. “Bahwa Freeport tetap akan beroperasi dan tetap menikmati keuntungan dengan win win solution. “Itu bisa direncanakan sekarang sampai 2041,” tambah dia.

Hanya saja, Kurtubi meminta 60 persen konsentrat dari PT Freeport diolah di Sumbawa, dan 40 persen di Gresik. Soalnya, PT Newmont siap membangun smelter di Sumbawa.

“Kalau di Gresik sudah banyak industri dan dengan diolah di Sumbawa itu untuk mengatasi kesenjangan daerah. Makanya, kita dorong hilirisasi,” ungkap Kurtubi.

Anggota DPD RI dari Papua, Charles Simare Mare mengucapkan terima kasih atas keberhasilan Presiden Jokowi atas 51 persen divestasi saham PT Freeport tersebut. Hanya saja dia berharap pemerintah pusat melibatkan rakyat Papua.

“DPD berharap pemerintah pusat tidak meninggalkan Pemda Papua dan Kabupaten Mimika untuk sama-sama terlibat dalam mengelola Freeport. Soal berapa persen untuk provinsi dan untuk Mimika itu setidaknya 20 persen,” tegas Charles.

Selama ini, kata Charles, pemerintah seperti tersandera denga Kontrak Karya (KK) yang menjadi pegangan PT Freeport. Tapi, kini dengan keberhasilan ini pemerintah pusat dan daerah bisa membicarakan dengan BUMD dan Pemda.

“Saya berharap Pemprov Papua dan Mimika menyerahkan masalah Freeport itu ke BUMD Papua. Karena langkah itu bisa mengurangi kertergantungan Papua terhadap dana transfer daerah.”

Otonomi Daerah Khusus (Otsus), kata Charles, selesai sampai 2021. Hal itu sekaligus untuk mengoptimalkan pembinaan sumber daya manusia (SDM) dan memberi kesempatan kepada rakyat Papua untuk merasa memiliki kekayaan alamnya sendiri.

“Jadi, dengan 51 persen divestasi saham Freeport ini akan banyak sistem yang berubah. Misalnya penggajian, SDM, dan lain-lain. Saya yakin kalau ada kemauan semua pihak, divestitasi saham freeport itu bisa mencapai 100 persen nantinya,” demikian Chaeles Simare Mare. (art)

Komentar