PARLEMENTARIA.COM– Seluruh fraksi yang ada di DPR RI mendorong berbagai ke depan program pemerintah yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) dapat menyentuh kesejahteraan rakyat kecil.
Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah telah menyampaikan jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPR RI atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun anggaran 2018 beserta Nota Keuangannya.
Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan, Taufik Kurniawan mengatakan, program yang sifatnya padat karya dan yang menyentuh kesejahteraan masyarakat, pengurangan angka kemiskinan hingga penyediaan lapangan kerja harus didukung penuh.
“Ini termasuk aspek pembangunan manusia, program yang menyangkut kebutuhan masyarakat, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) ataupun BPJS Kesehatan,” kata politisi senior Partai Amanat Nasional (PAN) ini kepada awak media di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (31/8).
Dorongan dari DPR RI itu, kata Taufik, pada prinsipnya mengarah ke aspek kehati-hatian agar anggaran dialokasikan kepada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam kaitannya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain kepada sektor infrastruktur.”
Taufik mengingatkan pemerintah terkait penyaluran Dana Desa. Wakil rakyat dari Dapil Jawa Tengah ini mengharapkan pemerintah berhati-hati dalam implementasinya.
Soalnya, anggaran yang mencapai Rp 60 triliun punya potensi terjadi penyimpangan dalam penyalurannya ke tingkat desa. Apalagi, belum adanya struktur organisasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi hingga tingkat desa sehingga lemahnya pengawasan. “Ini titik krusial yang harus diperhatikan pemerintah.”
Aspek pelaksanaan Dana Desa dari Kementerian Desa, kata Taufik, harus betul-betul ekstra prudent. “Jangan sampai ada penyimpangan, hanya karena permasalahan kurangnya tenaga pendampingan.”
Selain potensi adanya ruang penyalahgunaan kekuasaan, manakala Dana Desa ini masuk ke rekeneing bupati, yang seharusnya ke rekening desa. “Ini yang menjadi titik krusial permasalahannya pada kurangnya struktur organisasi dari Kementerian Desa,” jelas Taufik.
Menurut Taufik, situasi global pada tahun mendatang diperkirakan belum membaik dan kurang bersahabat dengan Indonesia sehingga laju pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan pemerintah 5,4 persen dinilai masih terlalu over optimis. Pasalnya, pada kuartal I/2017, laju pertumbuhan ekonomi hanya mencapai 5,01 persen.
“Minggu lalu, pada prinsipnya pemandangan umum Fraksi-fraksi DPR RI mengingatkan kepada pemerintah, jangan terlalu over optimistis terkait dengan laju pertumbuhan ekonomi yang 5,4 persen itu.”
Selain itu, hasil penerimaan pajak pun cukup menjadi sorotan beberapa fraksi. Karena itu Taufik mengingatkan, penarikan pajak harus betul-betul adil dan proporsional.
Pajak progresif harus lebih diprioritaskan kepada kalangan objek pajak yang memiliki kemampuan ekonomi tinggi. Optimalisasi penerimaan pajak pun diharapkan dapat mendukung pendapatan negara, selain dari sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam jawaban pemerintah memastikan bahwa pihaknya akan memberikan prioritas tinggi pada aspek keadilan sosial dan penurunan kesenjangan.
Belanja negara di RAPBN 2018 yang mencapai Rp 2.204 triliun adalah untuk pembangunan nasional dengan fokus pada penciptaan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan, kesenjangan ekonomi, dan perlindungan sosial.
Terkait pertumbuhan ekonomi, pemerintah menghargai pandangan beberapa ftaksi mengenai target pertumbuhan ekonomi tahun 2018 yang diperkirakan mencapai 5,4 persen.
Pemerintah sepakat bahwa bahwa tantangan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi tidaklah mudah, dengan situasi geopolitik keamanan dan perekonomian global yang masih tidak menentu.
“Pertumbuhan ekonomi harus terus didorong dan dijaga momentumnya, sehingga pergerakan sektor riil akan lebih kencang, lapangan kerja dapat makin banyak diciptakan, kemiskinan dapat terus dituru






