PARLEMENTARIA.COM– Ispektorat Utama Sekretariat Jenderal (Irtama Setjen) DPR RI, Setyanta Nugraha mengatakan, terjadi peningkatan nilai dari instrumen reformasi Reformasi Birokrasi (RB) di Setjen DPR RI 2016. Namun, peningkatan itu belum memberikan perubahan yang signifikan.
Setyanta dalam Rapat Koordinasi tentang reformasi birokrasi dengan staf Setjen maupun Badan Keahlian (BK) DPR RI, Rabu (22/3) mengatakan, dalam beberapa tahun terakhir Setjen DPR RI melaksanakan Reformasi Birokrasi.
Bahkan dalam melakukan reformasi itu, DPR mengundang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara – Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). “Dari evaluasi, tahun lalu memang ada peningkatan nilai dari instrument. Namun, peningkatan itu belum memberikan perubahan yang signifikan. Pelaksanaan reformasi masih bersifat normative dokumentatif.”
Menurut Setyanta, otokritik buat dia, Setjen dan BK DPR RI untuk perbaikan. Ke depan, tidak hanya melengkapi instrument dan dokumen, juga bagaimana reformasi dirasakan manfaatnya dari anggota dewan, mitra kerja DPR dan masyarakat secara umum.
Parameter belum adanya perubahan dari reformasi salah satunya dapat dilihat dari program Quick Wins, program percepatan yang dilakukan sebagai miniature program keseluruhan seperti penyusunan risalah rapat.
Selama ini, kata dia, baru dilakukan sebahagian risalah rapat. Publik masih sulit mendapatkan risalah rapat, penyusunan Naskah akademik serta draft RUU.
Walau begitu, Setyanta mengapresiasi pelaksanaan reformasi pada bidang perundang-undangan, yakni yang telah mengidentifikasikan peraturan perundang-undangan ke dalam program legislasi setjen DPR atau Prolegses.
Sedikitnya, ada 89 peraturan setjen DPR RI yang telah diidentifikasikan, sedangkan target yang disusun sebelumnya adalah mengidentifikasikan 85 peraturan setjen. Ini berarti melebihi target sebelumnya.
Usai rapat kordinasi dengan seluruh pejabat di lingkungan Setjen dan BK DPR RI, Setyanta berharap ke depan setjen dan BK mampu meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi di berbagai area. (art)
