PARLEMENTARIA.COM – Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengharapkan kasus Freeport sebaiknya tetap berada di wilayah bisnis dan jangan sampai melebar ke soal-soal lain.
Ketika membuka membuka seminar bertajuk ‘Freeport: Quo Vadis?’ di Gedung DPR, Kamis (9/03/2017), Fadli Zon mengatakan, masalah Freeport hingga kini masih buntu.
Paling tidak menurut Fadli, ada dua persoalan yang belum memiliki titik temu. Pertama, terkait kewajiban Freeport untuk melakukan pengolahan dan pemurnian hasil tambang di dalam negeri. Kedua, terkait ketentuan divestasi saham hingga 51 persen yang harus dilakukan Freeport.
“Tentu kita menghormati sikap pemerintah yang mencoba berpegang pada UU No. 4/2009 tentang Minerba dalam bernegosiasi dengan Freeport. Kita memang harus menempatkan kepentingan nasional di tempat pertama. Namun, pemerintah juga harus konsisten, jangan sampai mereka menyusun peraturan pelaksana, seperti misalnya Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri yang tidak konsisten dengan undang-undang,” kata Fadli.
Inkonsistensi itu kata Fadli, bisa membuat investor berpikir bahwa semua peraturan yang kita buat pada dasarnya bisa dipermainkan. Pada akhirnya itu bisa membawa kesulitan sendiri bagi pemerintah ketika mereka benar-benar hendak menegakkan aturan, seperti dalam kasus Freeport ini.
“Di luar soal penegakkan hukum, kasus Freeport ini sebaiknya juga tidak hanya dilihat dari sudut pandang tunggal, yaitu hukum saja, atau ekonomi saja. Kita harus menempatkan persoalan ini dalam konteks geopolitik juga. Jangan sampai kita salah perhitungan nantinya,” katanya.
“Bagi PT Freeport sendiri, mereka mestinya menyadari jika Indonesia kini telah menjadi negara demokrasi, tak lagi sama dengan dulu, saat mereka meneken kontrak pada 1967, atau saat mereka memperpanjang kontrak pada 1991. Sistem hukum dan pemerintahan kita telah berubah,” ulasnya.
Jika Freeport tetap ingin serius berinvestasi di Indonesia, kata Fadli, mereka tentunya harus mengikuti dan menghormati perubahan yang terjadi, termasuk tunduk kepada hukum yang berlaku saat ini.
“Yang jelas semua pihak terkait harus berusaha untuk menjaga agar kasus Freeport ini tetap berada di wilayah sengketa bisnis, tidak sampai melebar ke persoalan-persoalan lain yang bisa merugikan kepentingan Indonesia,” kata Fadli. (chan)
