JAKARTA– Ketua DPR RI, Setya Novanto mengatakan, defisit anggaran negara ada dalam posisi sangat mengkhawatirkan. Bahkan ada yang memprediksi akan membengkak hingga melampaui target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Untuk menambal defisit, DPR minta pemerintah agar mampu meningkatkan penerimaan negara di sektor pajak dan non pajak,” kata Setya Novanto saat memberikan sambutan sekaligus membuka acara Seminar Nasional bertema ‘Problem Defisit Anggaran & Strategi Optimalisasi Penerimaan Negara 2017’ di Gedung Parlemen Senayan, Senin (20/2).
Ketua Umum DPP Partai Golkar itu mengatakan, para pemangku kepentingan harus dapat menempatkan APBN sebagai stimulus perekonomian domestik di tengah masih lesunya perekonomian gelobal.
Selain itu masih ada persoalan lain seperti masih tertekannya sektor swasta dan masyarakat domestik, masih lemahnya perdagangan internasional, dan masih tertahannya investasi dan belanja masyarakat.
Untuk mengatasi kondisi itu, kata politisi senior ini meminta pemerintah menghadirkan APBN yang ekspansif. “Mensyaratkan hadirnya postur APBN yang lebih ekspansif, untuk mendorong tergeraknya perekonomian bangsa dan menjaga kesejahteraan masyarakat agar semakin membaik.”
Saat ini isu defisit anggaran menjadi topik hangat yang disoroti publik, terutama dari kalangan pengamat dan politisi. Karena itu, seminar yang diselenggarakan Fraksi Partai Golkar ini diharapkan berkontribusi memberi masukan berharga buat pemangku kepentingan di dalam pengelolaan APBN yang kredibel.
Dijelaskan, demi optimalisasi penerimaan negara, untuk mengatasi defisit anggaran, sektor perpajakan perlu mendapatkan dukungan serius, mengingat 80 persen lebih penerimaan negara bersumber dari penerimaan perpajakan.
“Memastikan defisit dalam batas yang aman, sesuai udang-undang. Perlu juga memastikan optimalisasi penerimaan negara. Semakin membaiknya penerimaan negara dalam jangka panjang, akan semakin meningkatnya kemandirian serta kapasitas ekonomi domestik dalam jangka pendek.” jelas dia.
DPR berharap batas devisit tetap berada di bawah batas yang ditetapkan UU No: 17/2013 tentang keuangan negara maksimum tiga persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Dalam APBN Perubahan 2016, asumsi defisitnya Rp 296,7 triliun, PDB Rp 12.626 triliun. Hingga Semester I, terjadi defisit Rp 230,7 triliun atau sekitar 1,83 persen.
Setya Novanto memberikan arahan agar pemerintah melakukan reformasi perpajakan, yang bertujuan meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Reformasi dengan memperbaiki regulasi dan sistem perpajakan. “Kami optimis, penerimaan perpajakan semakin membaik ke depan. Terlebih lagi semakin membaiknya pelayanan pajak, yang kami rasakan saat ini,” demikian Setya Novanto. (art)
