JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo tetap menginginkan adanya parliamentary threshold (PT) atau ambang batas perolehan suara minimal dalam penyelenggaran pemilu mendatang.
“Soal berapa peningkatan bagi pemerintah tak masalah. Kalau tidak ya bertahan, jangan malah mundur,” kata Tjahjo, di kantornya, Selasa (17/1) menanggapi suara partai yang menginginkan PT nol.
Belakangan ini diakui Mendagri, banyak aspirasi parpol soal PT tersebut. Ada partai yang berani 7 dan bahkan 10. Tapi ada pula parpol yang siap nol. “Itu kan aspirasi,” kata politisi PDI Perjuangan itu.
Yang penting kata Mendagri, ada peningkatan. Soal berapa peningkatan tak masalah, menimal bisa mempertahankan yang PT yang sudah ada. “PT sekarang 3,5 persen, kalau bisa ya setiap 5 tahun meningkat,” harapnya dan mencontohkan di Amerika juga melakukan hal serupa, partainya puluhan tapi mengerucut di dua parpol.
Mendagri optimis, PT itu tidak akan merugikan partai kecil. Dia mencontohkan PDIP yang dulu juga partai kecil. “Mohon maaf ya. PDIP dulu parpol kecil. Tapi membuat besar siapa? Masyarakat pemilih. Partai besar bisa kecil. Yg bikin kecil siapa, masysrskst pemilih. Jadi bukan pemerintah,” ujar Tjahjo.
Adanya usulan PT nol menurutnya, pemerintah bisa menampung usulan tersebut. Karena tugas pemerintah menyerap aspirasi masyarakat dan serap aspirasi parpol. “Kami sebagai pemerintah menampung usulan itu,” kata Mendagri.
Namun Mendagri mengatakan, mana yang sudah baik dipertahankan. Yang harus disempurnakan disempurnakan. “Tapi yang penting aspirasi masyarakat, aspirasi parpol, karena pemilu itu domainnya partai untuk memilih presiden dan anggota DPR. Ya saya kira akan kami dengar,” katanya.
Usulan tersebut kata Tjahjo sebaiknya dibahas di Panja RUU Pemilu di DPR. “Mari kita bahas bersama di Panja. Besok kami rapat panja buat kluster dulu mana yang penting. Kami cukup optimis akan ada kompromi dgn baik,” kata Tjahjo Kumolo. (sam)
