JAKARTA– Politisi senior Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Sodik Mudjahid menyesalkan langkah pemerintah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menggunakan dana setoran haji untuk membiayai pembangunan infrastruktur.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI tersebut mengatakan, langkah pemerintahan Jokowi menggunakan dana setoran haji untuk membiayai pembangunan infrastruktur sangat tidak etis karena masyarakat bersusah payah mengumpulkan uang demi pergi ke tanah suci menunaikan Rukun Islam kelima tetapi uangnya digunakan untuk kepentingan lain.
Harusnya, lanjut wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat Satu (kota Bandung-red), pemerintah dalam hal ini Menteri Agama (Menag) ektra hati-hati menggunakan dana setoran haji. “Pertimbangkan bahwa masyarakat menyimpan dan menghemat dana hanya untuk haji,” kata dia.
Salah satu bentuk dari kehati-hatian yang harus dilakukan pemerintah, kata Sodik, yakni berkonsultasi dengan mitra kerja Kementerian Agama di DPR. Terkait penggunaan dana setoran haji yang tak sesuai peruntukannya ini, Sodiq berpandangan pemerintah belum berkoordinasi dengan Komisi VIII DPR. “Selama ini belum ada pembicaraan,” ucap Sodik.
Karena itu, lanjut dia, dalam waktu dekat Komisi VIII DPR RI akan memanggil Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin untuk dimintai penjelasan terkait penggunaan dana setoran haji yang tidak sesuai ketentuan tersebut. (art)
