JAKARTA– Langkah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) memblokir 11 situs Islam di internet mendapat kecaman termasuk oleh Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Zainut Tauhid Saadi.
Zainut yang juga Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI tersebut menyayangkan langkah yang diambil Kemekominfo karena pemblokiran itu karena ini dapat mengundang reaksi umat Islam di tanah air.
“Langkah ini bisa menjadi pro-kontra meski Kemenkominfo berdalih, pemblokiran dalam usaha memberantas paham radikal dan terorisme di Indonesia. Pasalnya, Kemenkominfo, belum memberikan penjelasan terkait batasan pengertian paham radikal yang dimaksud,” kata Zainud dalam siaran persnya yang diterima Parlementaria.com, Senin (9/1).
Seharusnya, kata politisi senior Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut, Kemenkominfo membicarakan hal itu sebelum mengambil langkah tegas, meski institusi ini telah mendapat masukan dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
Zainud berpendapat, pemblokiran situs secara sepihak adalah langkah mundur dalam pembangunan sistem berdemokrasi di Indonesia. “Pemblokiran situs itu harusnya melaui proses hukum, mengingat negara kita adalah berdasar atas hukum. Tidak boleh hanya dengan pendekatan kekuasaan semata.”
Hal tersebut, kata Zainud, jelas melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) tentang jaminan kebebasan berpendapat dan bereskspresi yang sudah jelas dilindungi konstitusi.
Sepengetahuan wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah IX itu, dalam UU ITE tidak ada pasal memberikan kewenangan kepada Kemenkominfo untuk dapat melakukan pemblokiran terhadap sebuah situs.”Pemblokiran situs itu menyinggung perasan umat Islam karena tidak semua situs Islam membawa paham radikal yang mengarah kepada terorisme.”
Karena itu, dia mempertanyakan, kenapa situs agama lain yang juga memiliki paham radikal, provokatif dan anti NKRI dibiarkan dan tidak diblokir ? Apakah hanya situs Islam saja yang membawa paham radikal ?
“Semua agama ketika berbicara masalah keyakinan, akidah atau yang bersifat dogmatis pasti bersifat benar atau salah. Tapi kan tidak boleh semua dikatakan mengandung paham radikal ? Jadi harus ada penjelasan dan batasan yang jelas dari pengertian paham radikal itu sendiri.”
Untuk itu, MUI minta Kemenkominfo mengevaluasi kebijakannya dan mengharapkan dialog sebelum melakukan pemblokiran terhadap situs apa pun khususnya yang bersifat keagamaan. “Evaluasi ini perlu agar dalam bertindak memiliki basis argumentasi yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum,” demikian Zainut Tauhid Saadi. (art)
