JAKARTA– Kritik yang ditujukan kepada pemerintahan pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) hendaknya disampaikan secara konstruktif. Ini adalah wujud penghormatan terhadap pemerintahan yang sah secara konstitusional.
Harapan tersebut disampaikan Pakar Hukum Tata Negara (HTN) Prof Dr Mahfud MD saat menjadi pembicara kunci dalam diskusi “Refleksi Akhir Tahun Pemerintahan Jokowi dan kontribusi KAHMI untuk Negeri” di Kampus Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Senin (2/1).
“Pemerintahan ini telah sah diuji secara konstitusi. Sebagai orang yang hidup di negara demokrasi berdasarkan konstitusi, apapun kita harus menghormati pemerintahan,” kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu.
Menurut anggota Komisi III DPR RI yang membidangi hukum 2004-2009 tersebut, siapapun yang terpilih sebagai presiden di Indonesia pernah menerima kritik mulai dari era Soeharto, Habibie, Gus Dur hingga Susilo Bambang Yudhoyono.
Meski begitu, kritik terhadap pemimpin yang sah harus disampaikan secara sehat. “Sejak dulu tidak ada pemerintah satupun yang dianggap baik, setiap pemerintah pasti dikecam,” kata dia.
Menurut pengajar Universitas Muhammadiyah Yogjakarta ini, penyampaian kritik yang tidak sehat terhadap pemerintah seperti halnya yang tersebar di kalangan pengguna media sosial akhir-akhir ini harus tahu batas dan koridornya.
Salah satu tokoh terbaik Jawa Timur ini juga menilai sejumlah pihak yang menginginkan amendemen konstitusi Indonesia berlebihan. “Kalau sekarang konstitusi diganti, besok lagi diganti lagi. Sebenarnya konsistensi penegakan konstitusi adalah yang lebih penting. Orang berhukum itu harus bersabar,” kata dia.
Dinilai, belakangan ini mulai banyak bermunculan pihak-pihak tertentu yang melakukan pembangkangan terhadap aparat penegak hukum. Hal itu perlu direspons dengan penegakan hukum yang lebih tegas.
“Sebab, kalau terjadi disobedience (pembangkangan) kemudian akan muncul disintegrasi. Itu adalah urut-urutan kehancuran suatu negara,” demikian Mahfud MD. (art)
