PARLEMENTARIA.COM – Anggota DPR RI Ahmad Heryawan menilai langkah pemerintah menunda pengiriman pasukan perdamaian ke Gaza sebagai keputusan yang tepat dan penuh pertimbangan. Ia menekankan bahwa keterlibatan Indonesia sebaiknya tetap melalui mekanisme resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) agar memiliki legitimasi internasional yang kuat.
Menurut pria yang akrab disapa Kang Aher tersebut, kondisi di Gaza saat ini masih sangat dinamis dan berisiko tinggi. Karena itu, setiap kebijakan strategis—terutama yang menyangkut keselamatan personel dan kedaulatan negara lain—harus diambil dengan penuh kehati-hatian.
“Penundaan ini merupakan langkah bijak. Indonesia perlu memastikan bahwa setiap keterlibatan dalam misi perdamaian berada dalam kerangka hukum internasional yang jelas, yakni melalui mandat resmi PBB,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (22/3/2026).
Politisi Fraksi PKS itu juga mengingatkan bahwa peran Indonesia di panggung global selama ini konsisten berlandaskan politik luar negeri bebas aktif serta komitmen terhadap perdamaian dunia. Oleh sebab itu, jalur multilateral melalui PBB dinilai sebagai pendekatan paling efektif sekaligus kredibel.
Selain aspek keamanan, Aher menekankan pentingnya penguatan diplomasi Indonesia dalam mendorong terciptanya gencatan senjata permanen dan solusi damai yang berkeadilan bagi rakyat Palestina. Ia menyebut kontribusi Indonesia tidak harus selalu dalam bentuk pengerahan pasukan, melainkan juga melalui bantuan kemanusiaan dan diplomasi aktif di forum internasional.
“Diplomasi kemanusiaan harus terus diperkuat. Indonesia memiliki posisi strategis untuk mendorong solusi damai sekaligus memberikan dukungan nyata bagi rakyat Palestina,” katanya.
Di sisi lain, ia mendorong pemerintah agar terus menjalin koordinasi dengan negara-negara sahabat dan lembaga internasional guna memastikan setiap langkah yang diambil memberikan dampak konkret terhadap upaya perdamaian di Gaza.
Aher juga menyinggung pentingnya evaluasi terhadap keterlibatan Indonesia dalam forum atau misi internasional, termasuk jika tidak sejalan dengan tujuan utama mendukung kemerdekaan Palestina. Menurutnya, prinsip bebas aktif harus tetap menjadi pijakan utama dalam menentukan sikap politik luar negeri Indonesia.
“Seluruh elemen bangsa perlu bersatu dalam memberikan dukungan moral dan kemanusiaan bagi Palestina. Jika suatu forum tidak menunjukkan keberpihakan yang jelas terhadap kemerdekaan Palestina, maka sudah sepatutnya untuk dievaluasi,” tutupnya.
