PARLEMENTARIA.COM – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra berharap Rancangan Perubahan Undang-Undang (RUU) Dosen yang saat ini akan dibahas oleh Komisi X DPR RI mampu menghadapi tantangan maupun mengakomodir disruption (goncangan) di era milenial. Perubahan yang sangat cepat menuntut aturan untuk mengakomodir adanya perubahan.
Sutan menilai, revisi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen sangat diperlukan, karena telah berusia lebih dari 10 tahun. Menurutnya, walaupun UU Guru dan Dosen terdapat kritik dan kekurangan, namun UU ini harus diakui telah memberikan sisi positif kepada dosen terutama yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Diantaranya peningkatan kesejahteraan dosen dibanding dengan zaman orde baru,” kata Sutan saat mengikuti pertemuan antara Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi X DPR RI dengan Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) Panut Mulyono dan sejumlah Rektor Perguruan Tinggi di DI Yogyakarta, Kamis (18/10/2018).
Legislator Partai Gerindra ini menambahkan, beberapa hal yang perlu disempurnakan dalam RUU Dosen adalah soal perlindungan hukum terhadap profesi dosen, termasuk perlu adanya penyederhanaan administrasi dosen serta peningkatan kesejahteraan guru honorer.
Sutan juga mengucapkan terimakasih atas kesediaan berbagai perguruan tinggi di Yogyakarta memberikan masukan dan kajian akademik terkait pembahasan. Ia berharap berbagai masukan ini dapat menjadi bahan bagi penyusunan naskah akademik dan penyusunan draf RUU Dosen.
“Kita ingin ada muatan tentang peningkatan kapasitas, kesejahteraan serta tri darma perguruan tinggi yang diemban dosen dalam RUU ini nantinya,” harap legislator daerah pemilihan (dapil) Jambi ini.
Kunspek yang dipimpin Ketua Komisi X DPR RI Djoko Udjianto (Demokrat) itu juga diikuti oleh Anggota Komisi X DPR RI Wiryanti Sukamdani (PDI-Perjuangan), MY Esti Wijayati (PDI-Perjuangan), Zuhdi Yahya (PDI-Perjuangan), Bambang Sutrisno (Golkar), Noor Achmad (Golkar), Popong Otje Djundjunan (Golkar), Amran (PAN). (dpr/chan)
