PARLEMENTARIA.COM – Pengamat politik dari Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago mempertanyakan sikap gubernur yang ramai-ramai mendukung Jokowi di Pilpres 2019.
“Apakah ini ada tekanan politik? Mudah-mudahan mereka memang murni karena mencintai Jokowi,” kata Pangi dalam diskusi bertema tema “Etika Politik Kampanye Bagi Kepala Derah”, di Media Center DPR, Senin (17/9/2018). Pembicara lainnya dalam diskusi tersebut anggota Fraksi PKS di MPR Nasir Djamil dan anggota Fraksi Nasdem di MPR Irma Suryani Chaniago.
Dia mempertanyakan apakah gubernur ramai-ramai mendukung Jokowi ini merupakan pengiringan opini publik yang dilakukan oleh incumbent atau memang bagi mereka sentimen masyarakan menjadi positif.
“Ternyata dari 34 provinsi hampir 80 persen dukung Pak Jokowi. secara sentimen, secara aksebilitas itu trendnya menguntungkan Jokowi,” kata Ipang, begitu dia akrab disapa.
Menurut Ipang, dukungan gubernur atau kepala daerah terhadap salah satu pasangan calon dalam pilpres hal yang biasa. Kalau dulu dilakukan secara diam-diam dan sekarang dilakukan secara terbuka, bahkan dengan melakukan deklarasi.
“Misalnya yang di Papua, Lukas langsung menyampaikan to the poit dan apa adanya. Kalau misalnya bapak Lukas diam-diam saja tetapi tetap bergerak tidak ada masalah,” kata Ipang.
Contoh lain disebutkan Ipang adalah Gubernur Jatim terpilih Khofifah Indarparawansa. “Apakah memang perlu dukungan dari gubernur semuanya?” kata Ipang mempertanyakan.
Pada hal kata Ipang, koali pengusung Jokowi adalah koalisi sudah sangat gemuk sekali dan sudah cukup.
“Saya pikir koalisi yang gemuk itu sudah cukup, tetapi dukungan kepala daerah begitu ramai hari ini trandnya. Apakah itu memang butuh bapak Jokowinya atau memang trand itu hanya mengalir saja,” tanya lagi.
Memang diakui Ipang, Jokowi diuntungkan dengan banyaknya kepala daerah yang mendukung Jokowi di Pilpres 2019 mendatang.
Menurut dugaan Ipang, dukungan gubernur atau kepala daerah itu bisa saja merasa puas dengan pemerintahan sekarang, merasa puas dengan kinerja jokowi.
“Atau mereka kemudian kembali memilih Jokowi untuk menjawab persoalan ketiga, yaitu tekanan politik. Gubernur dan kepala daerah itu tidak suci-suci betul. Kasus hukum itu pasti ada. Dengan mendukung Jokowi mereka merasa aman. Ini kan dugaan, tapi tidak bisa dibuktikan,” jelas.
Menurut Ipang, alasan orang berkoalisi hanya dua, alasan pertama adalah berbagi kekuasaan dan kedua adalah aman secara hukum.
“Mudah -mudahan itu tidak, mereka memang murni karena mencintaiu bapak Jokowi. Mereka mengetahui bapak Jokowi ini sukses,” ujarnya.
Sementara itu Nasir Djamil mengakui bahwa memang tidak ada larangan gubernur atau kepala daerah ikut mendukung dan menjadi juru kampanye pasangan capres dan cawapres.
Aturan kata dia ada dalam PKPU RI juga ada Permendagrinya yang membiolehkan kepala daerah berkampanye satu hari dalam seminggu kecuali hari libur dan itupun harus mengajukan cuti untuk melakukan kampanye kepada capres yang didukungnya.
“Tapi, kalau kita merujuk sumpah dan janji kepala daerah memang tidak ada sumpah dan janji mendukung parpol yang mengusungnya, gak ada itu. Dia hanya berjanji bersumpah kepada Tuhan Yang Maha Esa, lalu memegang jabatan kepala daerah itu seadil-adinya dan taat UU dasar dan peraturan lainnya dan berbakti kepada nusa dan bangsa,” tandasnya.
Irma Suryani Chaniago merasa heran mengapa kepala daerah ikut jadi juru kampanye pasangan capres dipersoalkan sekarang karena hal serupa terjadi pada Pilpres 2014 lalu.
“Aturan sudah menyatakan bahwa itu boleh, jadi buat apa diperdebatkan lagi. Yang penting tidak menyusahkan dan merugikan rakyat yang penting ada hak cutinya ada aturan-aturannya,” katanya. (chan)