Legislasi

DPR Minta Pemerintah Segera Usulkan RUU Perlindungan Data Pribadi

PARLEMENTARIA.COM – Anggota Komisi I DPR Satya Widyayuda mendesak pemerintah untuk secara pro aktif untuk segera mengajukan usulan atau draf RUU tentang Perlindungan Data Pribadi yang akan dimasukan menjadi prioritas tahunan Prolegnas 5 tahunan (2014-2019).

Menurut dia, UU tentang Perlindungan Data Pribadi itu sangat mendesak karena maraknya penipuan melalui internet dengan mencuri data pribadi dari facebook dan data nasabah yang ada di bank. “Ada data nasabah Bankdiperjual belikan. Harganya tidak mahal sekitar Rp. 2,5 juta, tapi itu bisa mengakses dan menggunakan data jumlahnya puluhan ribu yang pada sat itu diperjual belikan,” kata Satya dalam diskusi “Apa Kabar RUU Perlindungan Data Pribadi?, di Media Center DPR, Selasa (28/8/2018).

Data tersebut kata Satya, dipakai oleh sebuah marketing dan sebuah produk apa saja. “Dengan data itu bisa dipergunakan untuk apa saja, positifnya masih di pakai oleh orang yang menjual produk atau mengenalkan produk. Negatifnya apabila digunakan untuk menakses ataupun menduplikasi dari data-data bank dan akhirnya bisa menjebol rekening daripada nasabah itu,” katanya.

Karena itulah menurut dia, RUU tersebut harus segera masuk dalam Prolegnas Tahun 2018. Tapi karena RUU yang menjadi usulan pemerintah sudah melebihi quota maka maka gagal diusulkan.

, kita berharap sekali karena itu perlu satu negosiasi antara pemerintah dengan Baleg , jadi rupanya di Baleg itu ada aturan bahwa undang-undang inisiatif dari pada pemerintah itu ada Quotanya. “Kita meminta Menkominfo untuk segera bernegosiasi dengan Baleg untuk supaya bisa diprioritaskan. Walaupun ada kuota itu paling tidak RUU ini harusnya sudah bisa masuk,” ungkap Satya.

Jika RUU itu dimasukan atas inisiatif DPR, Satya mengatakan bahwa hal tersebut tidak bisa diselesaikan pada DPR periode sekarang ini. Apalagi sekarang dalam tahun politik yang menyebabkan anggota DPR sibuk turun menemui konstituennya di daerah pemilihan masing-masing/

“Kalau ini inisyatif daripada pemerintah itukan trobosannya banyak, dia sudah menyiapkan naskah akademik, sudah melakukan sinkronisasi di antara beberapa Kementrian. Jadi bagian PR yang sudah bisa dikerjakan oleh pemerintah dan DPR. Kalau kita membahasnya cepat ya harusnya tidak lebih di suatu masa sidang bisa selesai karena sifatnya yang tidak terlalu berkepanjangan tidak mungkin fraksi satu dengan fraksi yang lain akan berbeda,” jelasnya. (chan)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top