Legislasi

Zainuddin Amali: Harus Ada Aturan Larang Anak-anak Ikut Kampanye

PARLEMENTARIA.COM– Selama ini keterlibatan anak-anak dalam kampanye karena mereka belum menjadi isu mainstream politik Indonesia. Kalau tidak ingin melibatkan anak-anak dalam kampanye, UU Pemilu harus dengan tegas mengatur berikut sanksi yang harus dijatughkan bila ada yang mengikutkan mereka dalam kampanye.

Itu dikatakan Ketua Komisi II DPR RI, Zainuddin Amali dalam Forum Legislasi di Press Room Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (17/4). “Banyak anak-anak yang dilibatkan dalam kampanye. Kalau ingin melarang, harus dibuatkan aturannya secara tegas,” kata politisi senior partai Golkar itu.

Dia menyarankan partai peserta pemilu menyediakan tempat buat anak yang dibawa orang tuanya ke tempat kampanye seperti penitipan dengan fasilitas pengamanan dan lain-lain. “Penyelenggara juga harus bisa menyediakan tempat untuk anak-anak karena orang tua bakal selalu beralasan tidak ada yang jaga di rumah.”

Selain itu, kata dia, sanksinya juga harus tegas. “Jadi, sebaiknya aturan pemilu itu menekankan perlindungan anak dalam materi debat kandidat untuk menimbulkan kesadaran tentang anak,” ungkapnya.

Dia berharap KPAI secara reguler mengumumkan partai mana yang melanggar, harus berani. “Itu penting diumumkan agar berpengaruh terhadap masyarakat soal partai itu, sehingga partai juga memiliki kesadaran terhadap anak-anak,” kata Zainuddin.

Partai Golkar, kata Zainuddin, akan mendukung dan mengupayakan yang menjadi tugas Komisi II DPR terkait pemilu. Khususnya pengaturan terkait pelarangan anak ikut kampanye. Maka, bagaimana peserta kampanye tidak melibatkan anak itu harus diatur,” kata Zainuddin Amali.

Titi Anggraini menjelaskan jika penyadaran berpolitik kepada anak itu tak selalu melalui kampanye terbuka di tempat umum, karena masih banyak format kampanye yang lebih ramah anak.

Misalnya melalui media sosial, iklan, debat publik yang edukatif dan pengetahuan lainnya, yang sesuai dengan anak-anak. “Jadi, menyadarkan politik pada anak-anak itu tidak selalu melalui kampanye terbuka,” kata Direktur Eksekutif Perludem itu.

Menurut Komisioner KPAI/Koord.Nas Posko Nasional Pilkada, Jasra Putra, saat ini terdapat 80 jutaan anak atau sepertiga dari penduduk Indonesia. Sedangkan yang terlibat dalam pilkada di 171 daerah sebanyak 10 jutaan anak. “Mereka ini harus dilindungi dari kepentingan politik praktis,” kata dia.

Untuk itu dia berharap Komisi II DPR bisa membuat regulasi yang komprehensif khusus anak ini. Kalau tidak, bisa diatur melalui PKPU atau peraturan Bawaslu.

“Ini penting. Sebab, ketika anak terlibat politik praktis sepertti dalam pilkada DKI, begitu yang didukung kalah, maka anak itu dibullying, dikerjain. Jadi, kita harus berpikir dampak pra pilkada dan pasca pilkada terhadap anak-anak,” demikian Zainuddin Amali. (art)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top