Opini

Program PTSL ‘Bualan Atau Harapan’

GUNA memenuhi hak dasar akan tanah sekaligus mengurangi sengketa lahan yang begitu banyak terjadi diberbagai daerah di tanah air, Presiden Jokowi membuat terobosan dengan melakukan sertifikasi tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistimatis Lengkap (PTSL).

Program PTSL dikerjakan Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Tahun lalu ditargetkan lima juta sertifikat, tahun ini tujuh juta dan dilanjutkan tahun berikutnya.

Memenuhi target yang diminta Presiden bukan pekerjaan mudah. Karena itu, tidak jarang pejabat termasuk PNS kelas bawah di Kementerian ATR/BPN yang dipimpin Sofyan Djalil itu harus pulang larut malam.

Hasilnya, setiap kali Presiden Jokowi mendatangi rakyat, beliau membagi-bagikan sertifikat tanah kepada rakyat. Setiap kunjungan, dibagikan 5.000 sampai 15.000 sertifikat.

Belakangan, kegiatan penyerahan sertifikat tanah kepada rakyat ramai diberitakan media baik televisi maupun media sosial sehingga mengusik banyak orang termasuk tokoh politik.

Mereka mempertanyakan kegiatan yang lebih tepat kampanye terselubung untuk 2019 dengan menggunakan anggaran dan fasilitas negara. Salah satu yang bereaksi adalah Prof Dr Amien Rais. Tokoh ini tanpa ekspresi malah mengatakan bahwa proyek bagi-bagi sertifikat oleh Presiden itu adalah membual saja.

Sontak apa yang dikatakan Amien Rais itu mendapat kritik dari pembantu setia presiden, Luhut Binsar Pandjaitan (LBP). Dan, yang bersangkutan malah menyerang balik Amien Rais.

Kita kaji lebih dalam tentang PTSL itu yang menelan biaya Rp 6,3 triliun untuk target lima juta sertifikat 2017. Untuk tahun ini dengan target tujuh juta sertifikat malah sudah dicairkan anggaran Rp 9,6 triliun.

Muncul pertanyaan apakah target lima juta sertifikat untuk 2017 sudah terpenuhi? Saya yakin tidak. Hanya sekitar 70 terpenuhi dalam bentuk sertifikat yang langsung diserahkan kepada rakyat, selebihnya bisa jadi masih ada masaalah disana-sini.

Pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan uang yang telah dihabiskan untuk target lima juta Sertifikat?

Pada sisi lain dengan proses percepatan yang luar biasa, bagaimana bisa diyakinkan masyarakat tidak terjadi tumpang tindih antara satu sertifikat dengan sertifikat lainnya.

Hal ini sangat mungkin terjadi saat pengukuran yang dilakukan pihak ketiga dimana saat itu para pemilik tanah tidak berada di lokasi. Nah, karena harus kejar target, pihak ketiga (perusahaan pengukuran swasta) yang kurang bisa dipertanggung jawabkan melaporkan hasil ukurnya aman-aman saja atau bersih. Dan, setelah habis masa kontraknya yang hanya beberapa bulan, bisa saja perusahaan itu bubar.

Bagaimana dengan anggaran Rp 6,3 triliun. apakah anggaran sebesar itu hanya diperuntukkan biaya pensertifikatan semata? Jika itu benar, secara pribadi saya sangat mendukung program Pemerintah ini.

Namun, jika uang rakyat itu termasuk untuk biaya kegiatan penyerahan Sertifikat dengan memobilisasi rakyat dari desa-desa yang berjauhan dari lokasi kegiatan, bisa dibayangkan berapa biaya transportasi, konsumsi, panggung dan tenda untuk acara penyerahan sertifikat oleh Presiden.

Belum lagi biaya akimodasi pejabat daerah, pusat, mobilisasi kedatangan Seorang Presiden ke Daerah. Dapat dibayangkan berapa besar dan bisa saja anggaran ini jauh lebih besar dibandingkan dengan biaya pembuatan sertifikat yang dibagikan saat itu.

Nah, jika perhitungan ini bisa diuraikan secara rinci dan jelas kepada rakyat maka ucapan Bapak Amien Rais itu tidak harus terlontar dari seorang toloh politik sepuh.

Saya mengapresiasi ucapan Presiden Jokowi yang setiap kali menyerahkan sertifikat dihadapan puluhan ribu masyarakat mengatakan, “jika tidak tercapai target maka Menteri ATR/BPN RI akan dicopot atau diganti”.

Kata-kata itu sudah puluhan kali keluar dari mulut Presiden Jokowi. Namun, yang patut disayangkan, ini ucapan guyon atau lucu-lucuan saja dari Jokowi.

Jika serius, ayo dong segera lakukan evaluasi hasil kerja dan target yang dicapai. Kalau target yang dibebankan tidak tercapai, kenapa tidak Menteri ATR/BPN tidak juga diganti. Apa itu untuk mengatakan kepada rakyat bahwa presiden tegas atau menggantinya menunggu 2019. Nah, ini juga yang barangkali masuk kategori ucapan bualan oleh Pak Amien Rais.

Seiring berita kesuksenan pelaksanaan penyerahan sertifikat oleh Presiden, ironisnya di beberapa daerah banyak pejabat tingkat bawah dan menengah Kementrian ATR/BPN tertangkap tangan kasus yang katanya Korupsi, suap dan pemerasan.

Ada apa dengan pejabat-pejabat rendahan ini? Apa mereka betul mereka melakukan pungutan liar (pungli), suap, gratifikasi atau apapunlah namanya karena itu mereka lakukan untuk memenuhi tuntutan kurangnya anggaran pelaksanaan Program PTSL itu. Hal ini juga harus dilakukan pengusutan, jangan sampai program mulia menurut Pemerintah ini mengorbankan pegawai kecil di lembaga ini.

Oleh: H Anhar Nasution SE
Ketua Umum LSM FAKTA
Anggota DPR RI 2004-2009

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top