Opini

Jokowi Harus ‘Habisi’ Oknum Pejabat Non Strutural BUMN Terbuai Narkoba

Oleh Anhar Nasution* –

MANTAN Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Budi Waseso (Buwas) ketika menjadi pembicara dalam diskusi dengan tema ‘Indonesia Darurat Narkoba’ di Kantor DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Jakarta, Rabu (14/3) mengatakan bahwa para pembantu presiden cuek terhadap permasalahan narkoba.

Pada kesempatan tersebut juga dikatakan, hampir setiap kementerian dalam pemerintahan saat ini tidak memiliki program serius tentang penanggulangan bahaya barang haram tersebut. Bahkan Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) tidak mau memasukkannya dalam kurikulum sekolah.

Merespon pernyataan Buwas tersebut, saya sebagai Ketua Umum Lembaga Swadaya Masyarakat Satgas Anti Narkoba (LSM SAN) malah menyebut kondisi ini bukan baru sekarang tetapi sudah bertahun-tahun dirasakan dan sampai saat ini belum bisa teratasi.

Bahkan selaku penggiat Anti Narkoba, kami merasakan begitu sulitnya sebagai elemen masyarakat melakukan aktivitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) yang belakangan semakin marak di Indonesia.

Jangankan dibantu, tidak jarang kami dicurigai. Malah kadang kala mendapat ejekan dari pihak kementerian. Karena itu, wajar saja kalau kekecewaan itu keluar dari mulut mantan Kepala BNN yang sangat serius dan memiliki prestasi luar biasa dalam pemberantasan Narkoba.

Pada sisi lain, kami sebagai pegiat Anti Narkoba berharap banyak dari ucapan keprihatinan dan keseriusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerangi ‘barang haram’ tersebut.

Soalnya, hampir pada setiap kesempatan Presiden Jokowi mengingatkan jika Indonesia Darurat Narkoba dan meminta semua jajaran serius melakukan penanggulangan bahaya Narkoba. Namun, apa lacur kenyataannya seperti terungkap dari pernyataan Buwas tersebut.

Saya berkesimpulan bahwa omongan dan ucapan yang kami artikan sebagai perintah Presiden Jokowi kepada jajaran pembantu-pembantunya hanya dianggap angin lalu saja.

Secara khusus kami sebagai penggiat menyoroti lembaga-lembaga BUMN yang kita ketahui merupakan sumber dana bagi negara dan sekaligus merupakan pundi-pundi sumber keuangan untuk pembangunan dan tidak jarang pula dijadikan lahan “bancakan” oleh orang atau kelompok yang tidak bertanggung jawab.

Kami mengetahui sekian persen dari dana CSR dialokasikan untuk mendanai kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan dan pembangunan karakter anak manusia generasi bangsa, termasuk kegiatan P4GN.

Kondisi yang kurang harmonis tersebut mengusik keingin tahuan kami secara mendalam. Soalnya, tampak oknum pejabat BUMN acuh, tidak peduli atau masa bodo terhadap kegiatan penanggulangan bahaya narkoba. Padahal, kondisinya saat ini sudah dalam bahaya yang membutuhkan penanggulangan bersama,

Kami sebagai penggiat begitu cemas akan nasib dan masa depan bangsa ini karena ancaman narkoba. Namun, pada pihak lain seperti pejabat-pejabat non struktural di jajaran komisaris BUMN tidak peduli.

Jangankan berpikir bagaimana cara menanggulangi dan membantu melawan para bandar dan pengedar narkoba, kebanyakan mereka malah tidak mengerti tugasnya di jajaran komisaris perusahaan plat merah tersebut.

Jadi intinya, untuk apa mereka ditempatkan di BUMN tersebut. Jumlah mereka bukan satu atau dua orang. Bahkan jika kita mau urut di berbagai lembaga pengumpul uang untuk negara tersebut, jumlah mereka ini relatif banyak dan praktis hampir tidak mengerti kerja dan fungsi nya sebagai apa?

Lebih jauh lagi hasil pengamatan dan pantauan kami kelompok-kelompok ini tidak jarang suka membuat kegiatan hura-hura dan pesta pora ditempat-tempat hiburan atau menciptakan suasana tempat hiburan sendiri yang sangat tertutup dan dijaga sangat ketat dan tidak mudah disentuh.

Dengan suasana semacam itulah kami sangat menaruh curiga akan pesta-pesta yang digelar orang-orang yang berasal dari kesamaan kelompok dan yang terkondisikan dengan sangat rapih.

Kondisi ini sangat rentan dengan perbuatan-perbuatan melawan hukum yang lazim disebut ‘pesta narkoba’. Dapat dibayangkan, jika lembaga-lembaga penghasil uang untuk membangun bangsa ini diisi orang-orang yang terindikasi kuat pengguna dan budak narkoba. Apa jadinya BUMN kita dimasa depan.

Harapan kami, kiranya Presiden Jokowi menjadi Panglima Perang, memimpin langsung pemberantasan narkoba di negrri ini. Kami sebagai penggiat anti narkoba minta Jokowi segera mengobarkan ‘perang melawan narkoba’.

Hal tersebut juga harus diikuti tindakan tegas, diantaranya melakukan evaluasi dan pengawasan ketat terhadap oknum-oknum pejabat non struktural yang telah terbuai menjadi ‘budak narkoba’. Mereka itu harus segera dikikis sehingga tidak menjadi parasit dan lintah darat penghisap keuangan negara. (* Ketua Umum LSM SAN dan Anggota DPR RI 2004-2009)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top