Ekonomi

DPR Minta Pemerintah Harus Jamin Pasokan BBM Subsidi Lancar

PARLEMENTARIA.COM– Anggota Komisi VI DPR RI Hamdhani meminta pemerintah dan jajarannya harus menjamin kepastian pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi atau premium dan solar yang banyak digunakan masyarakat.

Dengan adanya kepastian pasokan BBM bersubsidi ini, kenaikan harga BBM non subsidi tidakmenimbulkan kehebohan di tengah-tengah masyarakat seperti saat ini.

“Pemerintah harus memastikan terjaminnya pasokan BBM subsidi. Saat ini banyak Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU) tak lagi menyediakan premium dan solar subsidi. Dan, kalau ada, pasokannya tidak lancar seperti yang terjadi di beberapa daerah termasuk di Kalimantan Tengah.

“Hal tersebut berarti memaksa masyakarakat harus membeli BBM non subsidi yang harganya jauh lebih mahal dari pada BBM bersubsidi,” kata Hamdhani dalam keterangannya yang diterima Parlementaria.com, Rabu (28/2).

Menurut Hamdhani, kurangnya ketersediaan BBM subsidi di daerah rentan menimbulkan gejolak di masyarakat, termasuk di beberapa wilayah terpencil di Kalimantan Tengah.

Pasalnya, premium dan solar, merupakan BBM subsidi yang banyak digunakan masyarakat, terutama petani dan nelayan. Jika BBM subsidi langka atau susah didapat, petani dan nelayan terpaksa menggunakan BBM non subsidi, yang lebih mahal.

“Itu artinya, ongkos produksi mereka menjadi lebih mahal. Ini penting diperhatikan, sebagai wujud perhatian pemerintah kepada kalangan petani dan nelayan,” kata dia.

Seperti diberitakan, mulai Sabtu (24/2), PT Pertamina (Persero) menetapkan harga baru jenis bahan bakar minyak non subsidi. Jenis harga BBM yang naik itu, meliputi Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex. Penyesuaian harga BBM jenis nonsubsidi ini terjadi di semua wilayah, rata-rata antara Rp 100 hingga Rp 300 per liternya. (art)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top