PARLEMENTARIA.COM – Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir mengatakan membuka peluang operasional perguruan tinggi asing di Indonesia dengan beberapa syarat.
“Kami memberikan kesempatan bagi perguruan tinggi asing khususnya universitas unggulan dunia untuk beroperasi di Indonesia. Jangan sampai ini dibilang model penjajahan gaya baru, bukan begitu karena intinya kolaborasi,” ujar Nasir dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (29/1/2018).
Perguruan tinggi asing, lanjut Nasir, bisa beroperasional di Tanah Air dengan syarat harus bekerja sama dengan perguruan tinggi di Tanah Air, lokasinya sudah ada dan ada ketentuan program studi prioritas.
“Intinya adalah kolaborasi dengan perguruan tinggi kita. Perguruan tinggi asing ini masuk ke perguruan tinggi swasta, jadi tidak diatur oleh pemerintah,” jelas dia.
Sementara untuk program studi prioritas adalah sains, teknologi, keinsinyuran, matematika, bisnis, teknologi, dan manajemen.
Dia menambahkan sudah ada beberapa perguruan tinggi luar negeri yang tertarik beroperasi di Indonesia seperti Universitas Cambridge, Universitas Melbourne dan Universitas Quensland.
“Paling tidak ada sekitar lima hingga sepuluh perguruan tinggi asing. Kami menargetkan bisa beroperasional pada pertengahan tahun ini,” ungkapnya.
Operasional perguruan tinggi asing unggulan di Tanah Air akan memberikan beberapa keuntungan seperti anak Indonesia tak perlu lagi kuliah ke luar negeri untuk mendapatkan universitas yang bagus.
Nasir memberi contoh di Inggris, ada ribuan mahasiswa Indonesia yang kuliah dengan biaya sendiri setiap tahun. Jika ada perguruan tinggi asing yang bagus di Tanah Air, maka anak-anak itu tak lagi harus kuliah ke Inggris tapi cukup di Indonesia.
Selain itu, perguruan tinggi asing bisa mendatangkan mahasiswa asing untuk belajar di Indonesia.
“Indonesia memiliki keuntungan karena biaya hidup baru. Jika ini terealisasi, tentu saja akan membawa dampak pada perekonomian masyarakat,” papar dia.
Direktur Jenderal Kelembagaan Kemristekdikti, Patdono Suwignj mengatakan saat ini angka partisipasi kasar (APK) pendidikan tinggi masih 31 persen sehingga masih sekitar 69 persen belum terisi.
“Jadi tidak masalah dengan keberadaan perguruan tinggi asing karena akan ada segmentasi khusus pada pasar kita. Ada yang tinggi, sedang dan kecil,” kata Patdono.
Patdono menandaskan PTN tidak boleh berkolaborasi dengan perguruan tinggi asing karena kampus asing hanya boleh berkolaborasi dengan swasta. (anc)
