PARLEMENTARIA.COM– Penurunan daya beli masyarakat yang terjadi belakangan ini harus dijelaskan secara resmi oleh institusi yang berwenang sehingga kasus tersebut tidak menjadi isu politik.
Hal itu dikatakan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Herman Khaeron dalam Dialektika Demokrasi bertema ‘APBN 2017 dan Polemik Daya Beli’ yang digelar di Press Room Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (5/10) bersama Ecky Awal Mucharam dari Fraksi PKS.
Menurut Herman, bila penjelasan pemerintah disampaikan melalui institusi resmi, persoalan penurunan daya beli masyarakat itu bisa dipahami publik. Ini artinya, pemerintah harus mengeluarkan data resmi untuk menghindari salah persepsi di masyarakat terkait masalah tersebut.
Politisi senior Partai Demokrat tersebut malah mempertanyakan bagaimana bisa pergeseran tren belanja offline ke online sebagimana dikatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa itu merupakan salah satu penyebab penurunan daya beli yang berdampak pada penutupan gerai belanja.
Padahal, kata wakil rakyat dari Dapil Jawa Barat tersebut, pergeseran itu harusnya tidak memengaruhi daya beli dan pertumbuhan ekonomi. Jadi, berita penurunan daya beli yang tengah ramai dibicarakan publik bukan merupakan persoalan politik yang disuarakan mereka di luar pemerintahan.
Soalnya, penurunan daya beli tersebut memang benar-benar terjadi dan sangat dirasakan masyarakat kelas bawah. “Bahkan, penurunan daya beli tersebut sudah berdampak pada penutupan sejumlah gerai-gerai unit usaha tertentu,” kata politisi senior ini.
Dikatakan, saat ini sebagian besar rakyat memang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya sehari-hari. “Jangakan untuk membeli kebutuhan papan, untuk pangan atau sandang saja sulit. Rakyat sedang susah jangan ditutupi dengan sesuatu yag menjadikan lebih susah,” pinta Herman.
Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Ekcy Awal Mucharam mengatakan, isu publik yang harus diselesaikan saat ini adalah persoalan keadilan ekonomi. Dia menyebutkan pembangunan infrastruktur yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi sulit untuk diwujudkan.
“Yang menikmati pembangunan infrastruktur itu hanya segelintir orang. Kondisi seperti saat ini harus menjadi perhatian pemerintah agar masyarakat dapat melepaskan himpitan ekonomi yang begitu berat.”
Ekcy mencontohkan pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung yang lebih banyak menguntungkan pemilik usaha properti di sepanjang koridor tersebut.
Rakyat banyak yang seharusnya menikmati hasil pembangunan, tidak menikmati pembangunan infratruktur itu. “Pasalnya, sektor usaha di sepanjang koridor itu tidak dinikmati oleh rakyat banyak,” demikian Ekcy Awal Mucharam. (art)






