Breaking News
Legislasi

Timwas Optimis UU PPLN Segera Disahkan Paripurna DPR RI

×

Timwas Optimis UU PPLN Segera Disahkan Paripurna DPR RI

Sebarkan artikel ini

PARLEMENTARIA.COM– Ketua Tim Pengawas (Timwas) DPR RI, Fahri Hamzah optimis Revisi Rancangan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri (PPILN) segera tuntas dan akan disahkan pada masa sidang ini.

“Kita dari Timwas optimis selesai dalam masa sidang ini. Prosesnya sekarang sudah masuk kepada Timus dan Timsin,” kata politi senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut dalam Rapat Koordinasi Timwas di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (30/8).

Senada dengan Wakil Ketua DPR RI itu, Ketua Komisi IX DPR RI, Dede Yusuf mengatakan, proses pembahasan DIM RUU PPILN yang tengah digodok Komisi IX sudah tuntas, sehingga tinggal memasuki tahap perumusan dan sinkronisasi di Timus dan Timsin.

“Rasanya september sudah bisa selesai dan dibawa ke Paripurna sehingga Timwas bisa menyelesaikan berbagai temuan-temuan yang akan diselaraskan,” ujar mantan wakil Gubernur Jawa Barat tersebut.

Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat tersebut menambahkan, RUU PPILN yang baru ini akan memperkuat peran daerah, seperti mewajibkan daerah kantong TKI membuat Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) yang sudah diterapkan di beberapa kabupaten/kota.

“Peran swasta dinihilkan, rekruitmen buruh migran hanya boleh dilakukan di LTSP. Jadi swasta hanya mengambil pekerja-pekerja yang sudah lolos dan terdata dengan baik di LTSP,” kata wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat ini.

Menurut Dede Yusuf, upaya ini dilakukan untuk mengurangi TKI non-prosedural atau illegal serta memperkecil peluang terjadinya TKI berkasus di negara penempatan masing-masing.

Selain itu, pemberian pelatihan kerja bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) akan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah. Negara akan hadir dalam memberikan pelatihan keterampilan yang bersertifikasi, bukan lagi swasta.

“Selama ini pelatihan yang diberikan penyedia jasa tenaga kerja dinilai hanya memberikan pelatihan abal-abal. Ketika diberikan kepada swasta, yang ada BLK abal-abal. Akibatnya terjadilah banyak manipulasi.”

Sisi lain, lanjut Dede, untuk memaksimalkan perlindungan terhadap buruh migran, nantinya CTKI hanya diperbolehkan bekerja di negara yang sudah memiliki kerja sama dengan Indonesia dan sudah memiliki regulasi hukum tentang perlindungan tenaga kerja atau migrant workers. (art)

Komentar