PARLEMENTARIA.COM – Rancangan Undang Undang tentang Penyelenggaraan Pemilu telah disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR tanggal 21 Juli 2017 yang lalu. Namun hingga kini UU tersebut belum dinomori dan ditandatangani Presiden Jokowi.
“Mudah-mudahan minggu depan sudah diteken presiden,” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menjawab pertanyaan wartawan di Jakarta, Sabtu (12/8/2017).
Dijelaskan Mendagri, UU Pemilu yang diketok pengesahannya 21 Juli lalu, sudah tidak ada masalah dan sudah selesai dirapikan.
“Saya kira tidak ada masalah. Sudah selesai semua kok, yang dikembalikan oleh Setneg untuk pansus merapihkan sudah beberapa hari lalu, semua menteri sudah paraf, tim dari DPR sudah paraf dan sudah kita serahkan,” jelas Mendagri.
Pengembalian UU itu ke Pansus jelas untuk merapikan saja dan memperbaiki beberapa redaksi saja agar tidak menimbulkan multi tafsir.
“Tapi itu tidak mempengaruhi, hanya beberapa redaksi saja. Jadi tidak ada prinsip. Kemarin dikembalikan supaya tidak menimbulkan multi tafsir,” jelas Tjahjo.
Mendagri juga optimis bahwa belum ditandatanganinya UU Pemilu tersebut tidak akan mengganggu proses Pemilu 2019 yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU). “Tidak menghambat KPU untuk membuat peraturan karena dasar KPU menyusun keputusan KPU kan undang-undang,” jelas Tjahjo.
Sementara itu, seperti diberitakan sebelumnya, Yusril Ihza Mahendra akan menggugat atau mengajukan judcial review ke Mahkamah Konstitusi (MK). Namun hal tersebut belum bisa dilakukan Yusril karena UU Pemilu itu belum ada nomornya yang menjadi dasar untuk mengajukan judicial review. (chan)
