PARLEMENTARIA.COM– Panitia Kerja (Panja) harus bekerja cepat untuk menyelesaikan revisi Undang Undang (UU) nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3). Pasalnya, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mentargetkan pembahasan revisi UU MD3 harus rampung pada Masa Persidangan IV yang berakhir pekan terakhir April 2017.
“Kita berusaha bulan ini selesai, dan segera diparipurnakan sebelum penutupan masa sidang mendatang di akhir April,” tegas Ketua Baleg Supratman Andi Agtas.
Siaran pers yang diterima Parlementaria.com, pengesahan jadwal pembahasan Revisi MD3 di Gedung DPR RI dilakukan Rabu (5/4). Sebelumnya Badan Musyawarah (Bamus) menugaskan Baleg membahas poin-poin revisi dalam UU MD3, salah satunya mengenai penambahan kursi pimpinan DPR.
Dikatakan, jumlah pimpinan tidak akan berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan, karena seluruh pengambilan keputusan ada di tangan anggota dewan.
“Ganjil atau genapnya jumlah pimpinan DPR tidak berpengaruh, karena di Pimpinan tidak ada proses pengambilan keputusan. Mereka hanya juru bicara DPR,” terang politisi Partai Gerindra dari Dapil Sulawesi Tengah ini.
Dijelaskan, poin penambahan pimpinan DPR hanyalah bagian kecil dari revisi UU MD3. Menurutnya, yang terpenting ialah bagaimana peningkatan fungsi Badan Legislasi yang juga akan diatur dalam revisi tersebut.
Hal senada disampaikan Wakil Ketua Baleg Firman Soebagyo. Dikatakan, salah satu tolak ukur kinerja dewan adalah UU yang dihasilkan. Karena itu, diharapkan melalu revisi UU MD3, kewenangan Baleg untuk melakukan pembahasan maupun penyusunan RUU bisa dikembalikan.
Jika kewenangan Baleg ini dikembalikan, sambung politisi F-PG itu, maka secara hitung-hitungan bisa menambah slot target Prolegnas yang akan dicapai, setidaknya tiga UU dapat disahkan.
“Kalau di Baleg kan anggotanya 75 orang, jadi bisa bentuk minimal tiga panja. Sedangkan komisi hanya 50 orang, artinya hanya ada dua panja. Nah, kalau ini kita optimalkan maka setiap tahun kita bisa menambah capaian legislasi kita,” demikian Firman Soebagyo. (art)
