PARLEMENTARIA.COM – Anggota Komisi IX DPR Okky Asokawati menilai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 70 Tahun 2015 bertentangan dan mengingkari amanat UU No 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminna Sosial Nasional (SJSN) serta UU No 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jamninan Sosial (BPJS). Karena itu, dia meminta pemerintah untuk merevisi PP tersebut.
“Menurut ketentuan, semestinya tidak boleh lagi ada Badan Pengelola di luar BPJS. PP Nomor 70/2015 itu jelas mengingkari keberadaan badan penyelenggara yang dibetuk melalui UU SJSN dan UU BPJS,”kata Okky di Gedung Nusantara I, DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (21/3/2017).
Di sisi lain, pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) yang tidak ada kententuan pengambilannya atau bisa diambil kapan saja ketika seseorang berhenti bekerja atau di PHK perlu ditinjau kembali. Sebab menurut Okky, JHT semestinya dana yang bisa diambil ketika bersangkutan memasuki masa tua.
“Kalau JHT diubah menjadi bisa diambil kapan saja setelah mereka berhenti bekerja, bertentangan dengan UU Ketenagakerjaa mengenai pesangon dan penghargaan masa kerja. Maaka ketentuan ini perlu ditinjau kembali, seseorang yang di PHK itu harusnya mendapat apa, JHT kah, pesangon atau penghargaan kerja,” katanya. (art)
