PARLEMENTARIA.COM– Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon optimis pembahasan Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu bakal selesai sesuai target yaitu akhir bulan.
“Memang ada beberapa poin yang belum disepakati fraksi-fraksi yang ada di DPR. Penyelesaian RUU Pemilu kalau mau, sehari pun bisa dengan catatan sudah ada kesepakatan. Namun, kami batasi waktunya sampai akhir April 2017,” kata Fadli Zon di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (17/3).
Fadli Zon yang juga Wakil Ketua Umum Partai gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu mengakui, masih ada perbedaan sikap fraksi-fraksi di DPR, sehingga terjadi tarik menarik kepentingan terkait beberapa poin RUU Pemilu.
Contohnya, seperti sistem pemilu, ambang batas parlemen, dan ambang batas parpol mengajukan calon presiden. “Partai besar ingin ambang batas parlemen tinggi, partai menengah ingin jumlahnya sedang dan parpol kecil inginnya rendah.”
Dijelaskan, pasti ada forum lobi yang dilakukan antarpimpinan partai politik. Namun, Gerindra tetap pada posisi awal yaitu “presidential treeshold” tidak boleh ada karena itu letak keserentakannya.
Terkait ambang batas parlemen, kata Fadli, Gerindra tidak mempersoalkan jumlah tetapi idealnya 3,5 persen. “Sistem pemilu harus terbuka karena Mahkamah Konstitusi sudah menyatakan bahwa harus terbuka,” kata anggota DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat ini.
Diakui, ada dua partai politik yang belum sepakat dengan pendapat Gerindra. Namun, Fadli enggan menyebutkan parpol belum sepakat itu.
Fadli menyakini perbedaan tersebut akan selesai berdasarkan konsensus bersama. (art)
