PARLEMENTARIA.COM– Politisi senior Partai Demokrat, Herman Khaeron mengatakan, seringnya harga kebutuhan pokok masyarakat khususnya di bidang pangan melambung sampai ke luar batas kewarasan merupakan akibat praktek sistem liberalisasi pasar yang diberlakukan pemerintah.
“Salah satu cara menghindarinya, pemerintah harus hadir seperti apa yang terjadi terhadap penyediaan kebutuhan pangan (beras) yang dilakukan bulog,” kata Wakil Ketua Komisi IV DPR RI ini.
Hal itu disampaikan Herman dalam Dialetika Demokrasi bertema ‘Memburu Kartel Cabai’ bersama anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Eka Sastra dan Masinton Pasaribu (Komisi III DPR RI) di Press Room Gedung Parlemen, Kamis (9/3).
Sebenarnya, lanjut wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Provinsi Jawa Barat VIII tersebut, harga cabai khususnya untuk jenis rawit besar tidak perlu melambung sampai ke luar batas kewarasan kalau pemerintah hadir atau ikut mengawasi.
Melambungnya harga kebutuhan pokok selain ketidak hadiran pemeritah juga disebabkan beberapa faktor seperti musim hujan, panjangnya mata rantai distribusi dari petani sebagai produsen sampai ke tangan konsumen dan adanya kartel. “Petani maupun konsumen tidak bisa berbuat banyak menghadapi kartel,” kata dia.
Setiap musim hujan, lanjut dia, memang ketersedian sejumlah kebutuhan pangan ini berkurang akibat cuaca. Selain itu, juga banyak tanaman cabai petani yang diserang hama (ulat-red).
Untuk mengatasi kurangnya persediaan pada musim hujan, kata Herman, perlu disediakan Green House atau semacam tempat pengawetan sehingga cabai tersebut tetap segar. Namun, biaya untuk pengadaan Green House sangat mahal dan tidak terjangkau oleh petani. “Di sini perlu peran pemerintah.”
Ke depan, lanjut Herman, agar harga kebutuhan pokok seperti cabai tidak melambung seperti sekarang, perlu dibuat sistem wilayah sentra untuk masing-masing produk pertanian seperti bawang Brebes khusus buat bawang merah, lembang untuk sayur mayur dan seterusnya.
Terkait mata rantai distribusi yang panjang, lanjut politisi senior partai berlambang Bintang Mercy ini, perlu ada pengawasan dan ketegasan dari pemerintah dalam memutusnya.
“Saat ini dari petani sebagai produsen hingga sampai ke tangan konsumen harus melewati sampai sembilan tangan. Bagaimana cara memutusnya sehingga harga sampai ke konsumen tidak setinggi seperti sekarang.”
Tentang adanya kartel, jelas Herman, Komisi IV DPR RI sudah menyarankan dibentuknya badan atau lembaga yang bisa berperan seperti Bulog dalam pengadaan dan pengendalian harga beras.
“Badan semacam ini perlu, tugasnya untuk membeli pangan dari petani dan menyalurkannya melalui Operasi Pasar (OP) kepada konsumen kalau terjadi kenaikan harga.”
Menghadapi kartel, lanjut dia, jelas petani atau konsumen tidak mampu. “Mereka memiliki modal yang kuat. “Perlu bantuan pemerintah. Di sinilah negara itu hadir,” demikian Herman Khaeron. (art)
