JAKARTA– Banyak sudah kemajuan yang dialami bangsa Indonesia dalam 18 tahun masa reformasi seperti otonomi daerah dengan berbagai pembangunan infrastruktur jalan, bandar udara dan pelabuhan.
“Di setiap daerah tampak perubahan. Namun, pembangunan yang terjadi juga menimbulkan kesenjangan. Di banyak tempat sektor modal dan sumber daya alam dikuasai segelintir orang. “Kesenjangan ini satu fakta yang belum diatasi. Ini juga akibat dari proses pembangunan yang panjang,” kata Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan.
Itu dia dilontarkan ketika memberikan kata sambutan sebelum membuka secara resmi Workshop Nasional dengan tema Pembangunan Kelautan dan Perikananan di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (30/1).
Pembangunan yang terjadi juga menimbulkan kesenjangan. Di banyak tempat sektor modal dan Sumber Daya Alam (SDA) dikuasai segelintir orang. Kesenjangan ini satu fakta yang belum diatasi. Kesenjangan ini juga akibat dari proses pembangunan yang panjang,” kata Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) itu.
Disebut ada pengkaplingan tambak-tambak udang yang luasnya puluhan hektare. Hal demikian menimbulkan kesenjangan. Karena itu, negara mesti hadir dan berpihak pada rakyat yang tertinggal dan tidak berdaya.
Diungkapkan, sebagai Ketua MPR, dirinya sering didatangi orang yang bekerja di sektor perikanan dan kelautan. Mereka mengadukan mulai dari perizinan menangkap ikan, tak boleh melaut, dan soal kapal. Peraturan yang melarang itu mulai dari peraturan daerah, peraturan menteri hingga peraturan presiden.
“Itu pentingnya kita dialog dengan jujur bila ada masalah. Pemerintah harus berpihak kepada nelayan,” demikian Zulkifli Hasan. (art)
